PETISI.CO
Syamsuri
PARPOL

Syamsuri : Panwaslu Banyuasin Jangan Sampai Ada Persekongkolan Terhadap 9 PPK

Soal Pertemuan Salah Satu Oknum Bakal Calon Bupati

BANYUASIN, PETISI.CO – Hingga kini belum keluar hasil pemeriksaan Panwaslu Banyuasin soal 9 PPK yang diduga bertemu dengan salah satu oknum Balon Bupati 2018 di Hotel Said Imara Palembang Sum-Sel dengan No Surat : 053/BAWASLU-PROV.SS-01/PM.05.02/Xl/2017 pemangilan keenam PPK tersebut yaitu, PPK Rambutan, PPK Betung, PPK Sumber Marga Telang, PPK Rantau Bayur, PPK Tanjung Lago dan PPK Talang Kelapa.

Pada Jumat (01/12/2017), keenam PPK ini dipanggil Bawaslu guna mengklarifikasi atas surat laporan bernomor  Surat : 001/TM/PILKADA/Xl/2017 dengan dugaan melakukan pertemuan untuk menkondisikan salah satu Timses Balon Bub 2018 2023 di Hotel Said Imara Palembang beberapa hari yang lalu.

Baca Juga :  Empat Kali Golkar Jatim Sukses Gelar Vaksinasi Covid-19

Syamsuri salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Banyuasin mendesak Panwaslu Kabupaten Banyuasin agar mengusut tuntas kebenaran isu tersebut. Menurut mantan DPRD ini, jika itu benar tindakan yang dilakukan oleh oknum calon bupati tersebut tidak wajar dan harus digugurkan.

Menururnya, ini sudah merusak demokrasi, Panwaslu harus berdiri diatas aturan, kalau awalnya saja sudah seperti ini, lalu adanya pembiaran dari Panwaslu itu sama halnya persekongkolan.

“Saya yakin Pilkada 2018 yang akan datang tidak akan berjalan mulus dan menproduk serta menghasilkan pimpinan daerah yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat di bumi Sedulang Setudung ini karena dapat dipastikan akan banyak kecurangan-kecurangan. Panwaslu harus pikirkan itu,” ujarnya.

Baca Juga :  Legowo Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PDIP Lamongan, Ini Jawaban Saim

“Tidak ada ruang sedikit pun di Kabupaten Banyuasin ini untuk Pelitikus kotor seperti itu dan Potensi perusakan peradapan hukum dalam konteks berdemokrasi seperti yang dilakukan PPK tersebut,” tegasnya kepada wartawan Jumat (01/12/2017).

Lanjut pria yang pernah menjadi Calon Wakil Bupati tahun 2013 ini, Panwaslu harus keluarkan pengumuman biar masyarakat tahu hasil dari pemeriksaan yang ia lakukan. “Kalau terbukti melanggar kode etik jangan hanya memecat PPK nya saja, balon yang bersangkutan juga harus ditindak tegas.”

Seperti yang sudah diatur dalam UU DKPP No 2 dan No 3 tahun 2017, jika PPK dan PPS melakukan pertemuan dengan salah satu calon, maka akan ditindak sesuai aturan DKPP dan akan diproses secara hukum pidana.

Baca Juga :  Mastenk: 2021 sebagai Tahun Organisasi

Masih katanya, masyarakat Banyuasin butuh kejelasan dan keterbukaan siapa balon yang mau berbuat curang tersebut, publik harus tahu. “Salah dan benar Panwaslu harus keluarkan pernyataan,” jelasnya.

Dari itu lanjut Sayamsuri, kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin agar turut serta mengawal dan mengawasi jalanya Pilkada serentak 2018. “Masyarakat harus aktif dan berfungsi sebagai social control, kita tidak mau persoalan seperti pilkada yang sudah-sudah terulang lagi,” pungkasnya.(roni)

terkait

Rekomendasi Rakercab Lamongan, 10 Kursi Legeslatif Optimis Diraih

redaksi

Empat Pasang Calon Pilkada Kota Mojokerto Resmi Kantongi Nomor Urut

redaksi

Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Ambil Nomer Urut

redaksi