PETISI.CO
Aksi Frontal Jilid 2 yang digelar pada 15 September 2020 lalu dan sempat membuat macet beberapa ruas jalan protokol di Surabaya
BERITA UTAMA PERISTIWA

Tak Digubris Gubernur Khofifah, Frontal Siap Gelar Aksi Massa

SURABAYA, PETISI.CO – Gegara surat permohonan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk driver online tahap kedua tidak digubris oleh Gubernur Jawa Timur, Frontal atau Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal saat ini sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi pada 6 April mendatang.

Tuntutan yang akan disampaikan, antara lain bantuan “Jaring Pengaman Sosial” (JPS) tahap kedua, BBM bersubsidi untuk driver online, revisi potongan aplikasi 20 persen yang dikenakan pada driver online tiap kali orderan masuk, tuntutan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan aplikasi untuk driver online serta standar tarif netto untuk driver online.

Termasuk masih adanya oknum debt colector external dari leasing yang menarik paksa kendaraan yang dimiliki driver online untuk mencari nafkah sehari-hari di masa pandemi seperti sekarang ini.

Sebelumnya, Frontal sudah membuat surat permohonan pengajuan bansos dan dikirimkan pada Gubernur Jawa Timur, akan tetapi belum mendapatkan respon atau jawaban apapun sampai Selasa (23/3), sesuai surat tertanggal 1 Maret 2021 dan dikirimkan pada keesokan harinya.

Baca Juga :  Masyarakat Silo Jember Boleh Lega, Ijin Tambang Dibatalkan

Tembusannya pada Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur dan Walikota Surabaya.

Dalam technical meeting yang digelar di Warung Mbah Cokro Surabaya pada Selasa (23/3) dan dihadiri oleh perwakilan elemen organisasi driver online di Jawa Timur, menghasilkan kesepakatan untuk unjuk rasa turun ke jalan pada 6 April mendatang.

Ketua Presidium Frontal, Tito Achmad menjelaskan bahwa pada intinya Frontal sudah mengirinkan surat permohonan bantuan sosial untuk driver online tahap kedua pada Gubernur Jawa Timur.

“Sayangnya, surat permohonan kami tersebut tidak digubris sama sekali alias tidak mendapatkan jawaban,” kata Tito, Rabu (24/3/2021).

“Jadi, ini adalah desakan dari rekan-rekan driver online, baik roda dua maupun roda empat untuk kita sampaikan pada Bu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur. Kita salah jika tidak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari bawah ini (driver online),” jelasnya.

Baca Juga :  Warga Tolak Penggusuran Makam Proyek Bandara

Saat ini, dalam grup Whatsapp dari organisasi,  komunitas dan paguyuban driver online di Jawa Timur telah beredar selebaran seruan aksi pada 6 April mendatang.

Namun, pihak Frontal masih membuka jalur diplomasi dan audiensi untuk membahas tuntutan-tuntutan tersebut.

“Kami masih membuka jalur musyawarah mufakat terkait tuntutan yang diserukan oleh rekan-rekan driver online melalui aksi Frontal Jilid 3. Semoga segera ditanggapi oleh Gubernur Jawa Timur dan dinas-dinas terkait sehingga kami bisa menyampaikan langsung tuntutan kami tersebut sebelum keputusan untuk turun ke jalan pada 6 April mendatang benar-benar kami lakukan,” harap Daniel Lukas Rorong, Humas Frontal.

Untuk diketahui, Frontal sendiri adalah gabungan dari beberapa organisasi driver online baik roda 2 maupun roda 4.

Baca Juga :  Kinerja DPRD Sidoarjo Harus Tetap Jalan dengan Protokol Covid-19

Organisasi yang siap bergabung untuk aksi Frontal Jilid 3 nantinya diantaranya HIPDA (Himpunan Pengusaha Daring) Indonesia, ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Timur, PDOI (Perhimpunan Driver Online Indonesia) Jawa Timur, PAS (Perkumpulan Armada Sewa) Indonesia, Oraski (Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia) Jawa Timur dan Bamboe Runcing. Belum termasuk paguyuban atau komunitas driver online yang berdiri di kota dan kabupaten  di Jawa Timur yang menyediakan layanan transportasi online.

Sebelumnya, pada 15 September 2020 lalu, aksi Frontal Jilid 2 digelar. Salah satu tuntutannya perihal permohonan bantuan sosial untuk driver online dipenuhi. Sebanyak 4100 driver online Jawa Timur mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada akhir Desember 2020. Namun, jumlah ini dianggap kurang dan tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan driver online di Jawa Timur.(cah)

terkait

Meski Libur, Kopda Kadek Tunaikan Tugas Pendampingan

redaksi

Tingkatkan Iman dan Taqwa, Polres Situbondo Gelar Peringatan Isra Mi’raj

redaksi

Pemberdayaan Janda Jadi Program Unggulan TP PKK Dharmasraya

redaksi
Open

Close