SURABAYA, PETISI.CO – Tak ingin rakyat hidup menderita, DPW Partai Keadilan Sosial (PKS) Jatim menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah 3 September 2022 kemarin.
“Sikap tegas kita tetap menolak kenaikan BBM bersubsidi. Rakyat menjerit setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan kepada wartawan di Kantor DPW PKS Jatim, Selasa (6/9/2022).
Pihaknya melihat jika kondisi bangsa saat ini tengah menghadapi situasi sulit setelah perlahan pulih melewati badai pandemi Covid-19. Rakyat Indonesia berusaha bangkit kembali menuju kondisi normal dengan perjuangan luar biasa. Ekonomi mulai bergeliat.
Namun, saat rakyat mulai bangkit kembali bersama pemerintah dan unsur di dalamnya termasuk PKS, pemerintah justru memberi menaikkan harga BBM bersubsidi. “Itulah yang kami sesalkan,” tandasnya.
Didampingi Ketua Bidang Humas PKS Jatim Renni Astuti, Irwan menyebut pemerintah tidak mempunyai empati terhadap kondisi masyarakat ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga sembako meningkat tajam.
“Kenaikan BBM bersubsidi semakin membuat kondisi ekonomi tidak terkendali. Terbukti beberapa hari ini harga-harga sudah mulai naik mengiringi kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.
Menurutnya, akan ada efek domino di sektor lain akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama penurunan daya beli masyarakat. Ekonomi rakyat kian terpukul dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi.
“Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit,” ucapnya.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan. Jika kenaikan Pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
“Tentu akan menyebabkan inflasi di sektor pangan, di mana tiap 10 persen kenaikan BBM bersubsidi inflasi mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7-8 persen,” ungkapnya.
Kondisi ini, tambahnya, akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah. Sehingga, angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah.
“Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun yang diberikan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi,” katanya.
Irwan Setiawan menyatakan secara tegas sikap PKS yang menolak BBM hingga ke seluruh daerah di Jawa Timur, di 38 kabupaten/kota setelah Presiden PKS mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi.
“Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jatim, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi,” kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim ini selama dua periode ini.
Sikap tegas PKS Jatim, juga ditunjukkan dengan membentangkan banner raksasa di halaman kantor setempat. Banner dengan tulisan PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan terus dipasang hingga pemerintah membatalkan kebijakan yang membuat masyarakat semakin susah. (bm)
