SURABAYA, PETISI.CO – Massa aksi serikat buruh seluruh Jawa Timur hingga kini masih berorasi di depan gedung negara Grahadi. Mereka menuntut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk menemui dan memberikan keputusan supaya tidak menerapkan upah minimum yang mengacu pada PP 36 tahun 2021. Akan tetapi, Khofifah masih belum terlihat menemui massa aksi.
Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia Jawa Timur (FSPMI Jatim), Nuruddin Hidayat menilai bahwa Khofifah hingga saat ini masih angkuh lantaran tak kunjung keluar menemui para buruh.
“Kalau tidak mau menemui kami hari ini. Maka kami akan melancarkan aksi untuk besok dengan jumlah massa yang lebih besar,” ungkap Nuruddin saat diwawancarai di lokasi aksi, Senin (29/11/2021).
Nuruddin mengungkapkan, tujuan daripada aksi ini sendiri yakni mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2021, yang mana keputusan MK tersebut menyatakan bahwa UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstusional bersyarat.
“Artinya, UU tersebut tidak boleh diberlakukan sampai ada perbaikan, khususnya peraturan turunan atau kebijakan yang bersifat strategis dan luas. Salah satunya adalah penetapan upah. Karena sudah jelas dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa kebijakan upah merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional,” ujarnya.
Ia menyatakan, Khofifah harus menghormati dan menjalankan putusan MK dengan dengan menetapkan upah minimum tahun 2022 tanpa menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Selain itu pihaknya berharap supaya Gubernur Jatim menetapkan upah minimum menggunakan aturan lama.
“Kalau menggunakan PP 36 ini bahaya. Ada sembilan daerah yang upahnya tidak akan naik. Khususnya ring 1 seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan dipastikan gak akan naik sampai 15 tahun kedepan,” pungkas Nuruddin. (dwd)
