PETISI.CO
Gubernur Khofifah saat memberikan keterangan pers.
PEMERINTAHAN

Tangani Covid-19, Pemprov Jatim Alokasikan Rp 2,384 Trilliun

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) all out dalam menangani penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kian masif. Upaya maksimal itu ditunjukkan dengan penambahan anggaran penanganan Covid-19 di provinsi ini.

Dari semula anggaran Rp 360 Miliar, naik menjadi Rp 2,384 Triliun. Penambahan anggaran besar tersebut, sekaligus untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19.

Alokasi anggaran yang sudah disiapkan pemprov itu, Rp 2,384 Trilliun untuk penanganan Covid-19 di Jatim ini setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020.

Anggaran tersebut, akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19. Mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19.

“Pemprov saat ini mengalokasikan Rp 2,384 trilliun untuk penanganan Covid-19 baik untuk promotif preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi. Alokasi anggaran ini setara dengan 6,8 persen dari APBD kita,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4) malam.

Baca Juga :  Pemudik Yang Menunjukkan Gejala Covid-19 Akan Dikarantina di Gedung Sekolah

Menurutnya, jika refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini diikuti juga di tingkat kabupaten kota oleh para bupati dan walikota guna kepentingan penanganan Covid-19, maka diyakininya akan memberikan bantalan sosial  yang kuat untuk Jatim.

“Kalau mereka bisa mengalokasikan anggaran yang sama sebesar 6 hingga 7 persen dari APBD untuk penanganan Covid-19, maka ini akan memberikan bantalan yang kuat untuk ekonomi masyarakat  Jatim,” tegas Khofifah.

Terlebih, saat ini juga sudah ada arahan pemerintah pusat dimana menjadi kewajiban bagi pemda untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Mantan Menteri Sosial ini menyontohkan, anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk memberikan bantalan sosial guna mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun juga uang tunai. Pemprov sudah melakukan perhitungan bagi masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantuan sosial,” paparnya.

Baca Juga :  Bupati Jember Apresiasi TNI-Polri yang Cepat Tanggap Dalam Penanganan Covid-19  

Dasar penerima bantuan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya Pemprov telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu melalui program  bantalan sosial dari pemprov.

Jika masih ada yang belum tersisir maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota akan melapisi sehingga lebih merata. Karena pada dasarnya intervensi pemerintah pusat baik yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun dalam bentuk PKH, berbasis pada mereka yang masuk dalam DTKS.

“Hari ini kita temukan fenomena baru, bahwa mereka yang di kepulauan tidak bisa menjual ikan hasil tangkapannya. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS,” ungkapnya.

“Maka, rencananya Pemprov Jatim akan mengcover masyarakat di kepulauan tersebut dan menyentuhnya dengan bantalan sosial,” tambahnya.

Selain itu, juga para driver ojek online yang mereka tidak masuk di DTKS sehingga tidak tercover bantuan dari Pemerintah Pusat juga akan menjadi sasaran penerima bantalan sosial.

Kemudian, masyarakat yang merantau dan mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan diberikan bantalan sosial  dari Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Sosialisasi Empat Pilar Berikan Bantuan Covid-19 di KUD Baik Pujon

“Sesuai hitungan yang ada, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS,” ujarnya.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan, yang artinya masuk dalam sektor non agro tercatat ada 3,8 juta KK yang terdampak covid-19. Dari jumlah 3,8 juta KK tersebut yang sudah masuk dalam DTKS ada sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

Hal itu yang dibahas intervensi dari  pemerintah pusat dilengkapi dengan intervensi dari pemprov serta pemerintah kabupaten/ kota. Jadi pemerintah pusat telah  menambah dari 2,8 juta KK ditambah 1,040 juta untuk BPNT.

“Nah Pemprov akan menambahkan dengan bantalan sosial, baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu,” tandasnya. (bm)

terkait

Kadinkes Bondowoso: Memiliki Penyakit Penyerta Diabetes, Hipertensi dan TBC

redaksi

Bupati Dorong Masyarakat Jember Manfaatkan Beasiswa dari Kementrian Kominfo

redaksi

Heru Tjahjono Ditunjuk Plh Sekdaprov Jatim, Dirjen Otoda Kemendagri: Tak Langgar Hukum

redaksi