SURABAYA, PETISI.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim memiliki strategi untuk menangkal disinformasi kepemiluan. Diantaranya menampilkan cek fakta hoax kepemiluan di laman resmi KPU, Counter issue di media sosial KPU dan MoU dan MoA dengan stakeholder terkait.
Strategi itu, dipaparkan Divisi Sosdiklih dan Parmas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Gogot Cahyo Baskoro dihadapan peserta Sosialisasi Regulasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di JW Marriott Hotel Surabaya, Rabu (8/12/2022).
“KPU juga gencar merilis setiap kegiatan, memaksimalkan peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU serta PPID,” katanya.
Menurut Gogot, penanganan disinformasi tidak cukup dilakukan oleh KPU saja. Perlu adanya kolaborasi dan sinergi lembaga dengan dibantu teknologi informasi yang mampu diakses bersama stakeholder terkait.
“Dengan begitu hoaks yang beredar dapat dengan cepat ditangani dan informasi dengan cepat pula diluruskan,” tandasnya.
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan, bahwa tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022. Sementara pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024.
“Saat ini tahapan yang sedang berlangsung, misalnya verifikasi kepengurusan dan keanggotaan calon partai politik, rekrutmen badan ad hoc, penataan daerah pemilihan kabupaten/kota, pencalonan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.
Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, menurutnya, lebih kondusif dan terlihat tenang dari pemilu sebelumnya. Ini karena pada Pemilu 2024, banyak menggunakan teknologi informasi.
“Kami berharap juga Pemilu 2024 menjadi sarana integrasi bangsa. Untuk itu, pertemuan-pertemuan semacam ini baik level provinsi maupun kabupaten/kota sangat baik dalam membangun komunikasi guna menyukseskan Pemilu 2024,” paparnya.
Dalam acara Sosialisasikan Regulasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang digelar mulai Kamis-Jum’at, KPU Jatim mengundang berbagai stakeholder.
Stakeholder terundang, diantaranya Bawaslu dan Bakesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kasat Intelkam Polres se-Jawa Timur, Polda, Pangdam V Brawijaya, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Selain itu, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi perangkat daerah terkait, dan media massa. Sementara KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Hukum dan SDM.
Turut hadir dari KPU Jatim mengikuti kegiatan ini yakni, Ketua, Choirul Anam, Anggota, Gogot Cahyo Baskoro, Muhammad Arbayanto, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq. Serta Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti, Kasubag Hukum, Pradini, serta staf sekretariat yang membidangi. (bm)
