SURABAYA, PETISI.CO – Proyeksi APBD Kota Surabaya 2023 sebesar Rp 11,2 Triliun merupakan upaya meningkatnya semangat pemulihan ekonomi di Kota Surabaya, meski sejumlah pengamat mengatakan 2023 merupakan tahun gelap ekonomi global.
Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Surabaya, Arif Fathoni mendorong Pemkot Surabaya menggunakan uang APBD sebagai instrumen pembukaan lapangan kerja baru di kota Surabaya. Di antaranya dengan cara mewajibkan seluruh rekanan yang memenangkan tender proyek fisik untuk menggunakan 70 persen pekerjanya adalah warga Surabaya.
“Salah satunya adalah proyek pekerjaan rumah sakit di Surabaya Timur, jika pekerjanya mayoritas orang Surabaya, maka uang akan berputar dari, oleh, dan untuk masyarakat Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Rabu (09/11/2022).
Terkait peningkatan APBD 2023 sebesar 11,2 T dari APBD 2022 sebesar 10,6 T, lanjut Fathoni, panggilan Arif Fathoni, maka dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar berharap kesadaran kolektif pelaku usaha di kota Surabaya untuk tertib membayar pajak dan retribusi kepada Pemkot Surabaya. Jadi, sudah tidak eranya memanipulasi pembayaran pajak salah satunya di sektor reklame.
“Sudah jadi rahasia umum kalau di sektor ini diduga banyak kebocoran pajak dan retribusi karena minimnya pengawasan dari pemkot. Untuk itu, di tahun mendatang kami akan bantu pemkot untuk melakukan pengawasan mana saja perusahaan advertising yang beroperasi, dan yang kedapatan terbiasa mensiasati pembayaran pajak dan retribusinya kepada pemkot,” tegas dia.
Sementara untuk Rumah Hiburan Umum (RHU) yang selama ini belum memiliki izin edar minuman beralkohol, Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, meminta segera mengurus ke Pemkot Surabaya. Hal Ini agar pemkot bisa melakukan mitigasi potensi pendapatan dari sektor ini.
Fathoni menengarai banyak RHU yang tidak berizin, namun beroperasi secara kasat mata.
“Ini jelas merugikan potensi pendapatan terhadap pemkot. Jika dikemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran, saya berharap pemkot bisa melakukan penindakan hukum represif setelah dilakukan pembinaan yang humanis,” ungkapnya.
Lebih jauh, mantan jurnalis ini menuturkan, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) pemkot dibutuhkan oleh semua warga Surabaya, mengingat akan ada banyak program kerakyatan yang akan dilakukan oleh pemkot. Di antaranya adalah perluasan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Oleh karena itu, Fathoni berharap kepada semua pelaku usaha agar tertib membayar pajak dan retribusi.
“Ini merupakan bagian dari gerakan gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas arek Surabaya. Kalau masih ada pelaku usaha yang memanipulasi pajak dan retribusi, maka diragukan nilai-nilai ke-Indonesiaannya,” pungkas Arif Fathoni SH, selalu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya. (riz)
