Probolinggo, petisi.co – Dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 diberikan materi sosialisasi implementasi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) oleh BPD Jatim Cabang Probolinggo.
Diketahui, implementasi KKPD ini telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan 3 SKPD sebagai pilot project yaitu BPPKAD, Bappeda Litbang dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana karena terkendala aplikasi SIPD-RI tahapan sosialisasi penggunaan KKPD untuk ketiga SKPD sebagai Pilot Project baru dapat dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024.
Persiapan implementasi KKPD bagi seluruh SKPD pada tanggal 30 Desember 2024 telah dilaksanakan sosialisasi pendahuluan atas implementasi KKPD bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertempat di ruang Comment Center Kantor Wali Kota Probolinggo.
Kepala BPPKAD, Ratri Dian Sulistyawati mengatakan bahwa giat ini bermaksud untuk percepatan implementasi KKPD di Tahun 2025, melalui pemberian pemahaman teknis kepada Bendahara Pengeluaran terkait tata cara penggunaan KKPD dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah, optimalisasi penggunaan KKPD sebagai alat pembayaran resmi guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Serta meningkatkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan APBD Kota Probolinggo,” ujarnya.
Sementara Pj Wali Kota, M Taufik Kurniawan berharap bahwa implementasi KKPD untuk 2025 bisa digunakan ke seluruh SKPD. “Kita usahakan di tahun 2025 ini KKPD sudah terimplementasi dengan baik dan pengelolaan anggaran bisa lebih rapi lagi,” pungkasnya. (reb)
