PONOROGO, PETISI.CO – Dibalik arogansi Pemkab Ponorogo yang menggusur PK-5 dan mengatasnamakan Peraturan Daerah (Perda), ternyata hal itu hanya upaya Pemkab untuk melegalkan tindakannya sendiri.
Terbukti, saat audiens atau dengar pendapat, DPRD mengaku tidak tahu adanya Perda yang mengatur soal PK-5.
Hal ini disampaikan Miseri Efendi, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, saat audiens dengan perwakilan PK-5, Indakop dan Pol PP.
“Kalau dikatakan adanya Perda PK-5 terkait relokasi, sampai saat ini kami belum pernah tahu dan belum diajak membicarakannya,” kata Miseri Efendi.
Tentu hal ini sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, Satpol PP yang tunduk atas perintah atasannya, ternyata sengaja dibenturkan dengan masyarakat kecil.
Dan masyarakat kecil, dalam hal ini PK-5 yang menjadi korbannya.
Pihak eksekutif yang dalam audiens tadi diwakili Addien Andhanawarih, Kepala Dinas Indakop dan UKM, mendapat banyak cercaan pertanyaan, baik dari anggota dewan maupun perwakilan Perpek-lima, terkait relokasi yang dinilai memaksakan.
“Kalau memang sudah dibentuk tim, tolong dibacakan susunan timnya, karena selama ini kami belum pernah merasa diajak bicara oleh tim tersebut soal relokasi ini,” kata Miseri yang disambut senyum para wakil Perpek.
Disinggung perihal Perda, pihak eksekutif ternyata mengaku baru mengusulkan ke DPRD.
Atas hal ini, Didik Hariyanto, kuasa hukum Perpek-lima mendesak Dewan untuk menegur eksekutif agar meninjau kembali Perda tersebut.
“Kalau Perdanya saja masih diusulkan, bagaimana bisa dijadikan payung hukum untuk melarang PK-5 berjualan. Tolong Pemkab meninjau kembali perdanya,” kata Didik di depan audiens.
Diakhir audiens disepakati, DPRD dan perwakilan Perpek-lima melihat kondisi tempat yang akan dijadikan relokasi untuk PK-5.
“Ini kami akan ke sana (tempat relokasi,red) bersama Pak Miseri,” kata Didik pada petisi.co.(rib)
