LAMONGAN, PETISI.CO – Penghargaan pelayanan publik terbaik yang diraih oleh Pemkab Lamongan, ternyata belum diimbangi dengan kinerja para pegawainya. Pasalnya, masih ada saja masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang kurang baik.
“Masih terlihat susahnya masyarakat yang ingin mempunyai KTP, dengan masih harus berkali-kali berkunjung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil,” ungkap Afandi, koordinator JAMAL (Jaringan Masyarakat Lamongan), Sabtu (10/8/2019).
Menurut Afandi, warga yang tinggalnya berjarak kurang lebih 50 Km, berdomisili di Kec. Ngimbang atau Brondong, saat akan mengurus KTP, begitu tiba di kantor Dinas Dukcapil, para pemohon kecewa saat petugas memberikan jawaban, dengan dalih material kosong.
“Akhirnya pemohon gigit jari, kembali pulang dengan tangan hampa,” ujarnya.
Lebih lanjut Fandi menuturkan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas Sosial sebagai leading sector juga masih bermasalah, dengan tidak tepatnya sasaran. Siapa saja harus menjadi agen E-Warung BNI 46.
Menurut Afandi, ada beberapa temuannya, salah satunya data fiktif yang harusnya tidak bisa menjadi nasabah E-warung. Di mana yang berhak menjadi agen harus mempunyai toko kelontong atau sembako, ataupun tidak merangkap jadi perangkat desa.
“Tapi di lapangan hal itu ada dan terjadi. Dari contoh di atas, harusnya nama penerima itu di coret,” pintanya.
“Semua ini diduga ada permainan orang dekat lingkup desa ataupun di dinas, hingga hal itu bisa terjadi. Beberapa waktu lalu kami sudah kritik ke di Dinsos Lamongan,” tambah Abdul Rohman, perwakilan Aliansi Kritik Membangun Lamongan (AKMAL), .
Maka dari itu, pihaknya mempertanyakan landasan atau kriteria apa, hingga Pemkab Lamongan bisa menerima penghargaan layanan publik terbaik dari kementerian.
“Apa pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial tidak menggunakan fungsi pengawasan atau turun langsung, hingga bisa mengetahui realitas di lapangan,” tutupnya dengan nada tanya.(ak)
