SURABAYA, PETISI.CO – Melonjaknya harga gas tanpa ada sosialisasi yang dialami oleh pelanggan daripada Perusahaan Gas Negara (PGN) menuai polemik. Aduan yang disampaikan oleh masyarakat pun berujung pada hearing yang dilakukan di Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (15/12/2021).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno secara tegas menyatakan bahwa sosialisasi dan respon atas aduan pelanggan yang dijalankan oleh pihak PGN Surabaya sendiri sangat minim. Pasalnya, kenaikan ini dinilai melebihi kemampuan masyarakat, terlebih Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Dari pihak PGN sendiri juga kurang turun ke lapangan saat pertama kali permasalahan ini muncul,” ungkap Anas saat diwawancara usai hearing, Rabu (15/12/2021).
Anas menyatakan, bahkan ada masyarakat yang mendapatkan tagihan sebesar Rp 2 juta rupiah. Ia menilai, harusnya ada opsional berupa angsuran, lantaran banyak juga pelanggan yang berstatus MBR.
“Mereka (PGN) bilangnya sudah melakukan sosialisasi secara masif. Tapi juga harusnya dikasih informasi satu per satu, tidak bisa hanya mengandalkan medsos atau website saja,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan naik harga ini memang ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, dari PGN Surabaya ini bisa mengajukan usulan agar ada pilihan angsuran untuk para pelanggannya.
Ia juga membeberkan, kenaikan yang terjadi sejak bulan Agustus tersebut merupakan kebijakan jaminan PGN pusat yang dilakukan agar masyarakat dapat mengcover apabila dalam beberapa waktu kedepan tidak dapat membayarkan tagihan.
“Seharusnya sudah disampaikan saat pemasangan. Bukan uang jaminan itu diambil kalau sudah berjalan 3 bulan, kemudian dikali 2 dibagi rata-rata. Ini akhirnya numpuk dibelakang,” kata Anas.
Kendati demikian, apabila keluhan masih tetap berdatangan, maka Komisi B akan mengadakan hearing kembali, bahkan sidak ke lokasi pelanggan. Untuk saat ini, pihaknya akan memberikan kesempatan pada PGN Surabaya untuk menggaungkan kembali sosialisasi.
“Biarkan PGN melakukan actionnya dulu. Kalau masih ada keluhan kan berarti mereka tidak turun ke lapangan. Nah kalau begitu kita nanti yang akan turun,” pungkas Anas. (dwd)
