SURABAYA, PETISI.CO – Hj Camelia Habiba SE, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya menegaskan keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap anak muda dalam acara The Great Leader 2045 di DBL Arena, Selasa (7/11/2023) kemarin tidak semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan politik salah satu parpol.
Menurutnya, karena memang banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi A. Bahwa ini bentuk kecolongan Pemkot dengan hadirnya beberapa caleg yang namanya ada di daftar calon tetap (DCT) DPRD Provinsi Jatim dan DPRD Kota Surabaya, serta juru bicara kampanye capres tertentu.
“Sehingga kami ingatkan Bagian Pemerintahan dan Kesra (Bapemkes) untuk lebih hati-hati dalam nuansa politik yang mulai panas seperti ini,” ujarnya, Selasa (14//11/2023).
Kalau memang tokoh yang hadir itu ada afiliasi atau keterikatan bahwa dia itu caleg dari salah satu parpol, lanjut politisi PKB yang dikenal kritis ini, tolong dihindari kegiatan-kegiatan publik yang itu sumber kegiatannya dibiayai APBD Kota Surabaya, sehingga penafsiran masyarakat itu terhindari. Instruksi Wali Kota Eri Cahyadi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Surabaya sampai tingkat rukun tetangga (RT) harus menjaga netralitas.
Sebaliknya, pemkot mengadakan kegiatan The Great Leader 2045, lanjut Habiba tidak menunjukkan (netralitas) yang disampaikan Wali Kota. Justru yang diberi panggung adalah dua caleg dari parpol penguasa. Makanya, Komisi A mengingatkan agar hati-hati.
“Semua sudah tahu partai apa itu. Kemudian kostum-kostum itu tolong dihindari simbol-simbol atau warna bendera parpol. Jika toh ada kostum yang harus dikeluarkan carilah warna yang netral,” tegasnya.
Lebih jauh, Habiba menyatakan dalam rundown acara The Great Leader 2045 itu sambutannya tunggal, hanya Wali Kota Eri Cahyadi. Entah siapa yang menyarankan, sehingga di tengah perjalanan ada sambutan tambahan.
“Cuma tadi Pak Arif Budiarto tidak transparan dan terkesan membela atau mengelak. Tapi kami mengingatkan kembali bahwa Pemkot memang kecolongan di kegiatan The Great Leader 2045,” imbuhnya.
Di sisi lain, kata Habiba, ada kegiatan kemasyarakatan (pengajian) memperingati Maulid Nabi, dirinya sebagai Ketua PC Fatayat NU Surabaya diundang Lurah untuk memberikan tausiyah atau ceramah agama soal Maulid Nabi Ternyata, keesokan harinya lurah tersebut dilaporkan oleh masyarakat dituding tidak netral. Sehingga lurah tersebut dipanggil oleh Inspektorat.
“Ini ada perilaku tidak sama. Makanya, kami meminta Pemkot Surabaya benar-benar menjaga netralitas dan memberikan perlakuan yang sama (adil), tidak condong sebelah. Iklim pemerintahan yang baik itu berlaku adil dan universal,” tegasnya lagi.
Habiba pun ingin Bagian Pemerintahan dan Kesra memberikan pemahaman kepada seluruh lurah dan camat terkait suasana saat ini. Mereka harus benar-benar menjaga marwah Wali Kota yang berkali-kali mengeluarkan pernyataan bahwa ASN Pemkot Surabaya harus netral pada Pemilu 2024.
Selain itu, Bagian Pemerintahan dan Kesra juga harus bisa mendeskripsikan omongan Wali Kota dengan kebijakan dan kegiatannya.
Atas kecolongan ini, Habiba mendesak Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra, Arif Budiarto meminta maaf kepada publik bahwa pada kegiatan kemarin itu, Pemkot Surabaya kecolongan.
“Pak Arif harus gentle dan meminta maaf kepada masyarakat Surabaya. Apalagi, acara itu memakai anggaran APBD Surabaya dari Bagian Pemerintahan dan Kesra,” serunya.
Anggota Komisi A lainnya, Moch Machmud menyatakan, rapat ini tidak untuk menjustifikasi keberpihakan Pemkot Surabaya kepada salah satu partai. Tapi, fakta di lapangan memang ada seperti itu.
“Konsep awal pembicaranya tunggal, Wali Kota. Tapi dalam undangan online konsepnya ada sambutan Fuad Bernardi dan Seno Bagaskoro. Jadi yang beri sambutan itu jelas DNA politiknya. Seandainya ketua Kartar itu dari Partai Demokrat misalnya, tidak mungkin diarahkan untuk memberi sambutan,” ujarnya.
Selain itu, lurah-lurah juga diundang untuk hadir dengan memakai kaus merah yang diambil dari ruangan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra. Ini kan ada unsur politiknya.
“Jadi yang diundang itu elemen yang sudah digarap,“ tegas Machmud.
Dengan adanya fenomena menyeret-nyeret Lurah, Kader Surabaya Hebat (KSH), Karang Taruna, PKK, Lansia dan lain-lain ke politik praktis, Machmud meminta Bagian Pemerintahan dan Kesra ini membentengi lurah, camat dan lain-lain agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Ini jelas memanfaatkan birokrat untuk politik. Karena itu sangat disayangkan jika kehormatan ASN digadaikan untuk kepentingan kontestasi pemilu,” imbuhnya.
Ini memang menjadi ironi, di saat satu telunjuk di pentas nasional mengarah soal ketakutan penggunaan infrastruktur negara untuk kerja pemenangan kontestan, empat telunjuk lain di daerah ternyata masif melakukan dugaan pelanggaran soal fasilitas atau infrastruktur negara untuk kepentingan parpol tertentu.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi A lainnya, Imam Syafi’i dari Partai NasDem. Dia menyatakan, jika Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra ini terkesan membela diri. Kan sudah jelas, ada dua caleg diberi karpet merah.
“Kartar Surabaya itu sudah empat tahun tak ada kegiatan. Lha sekarang menjelang Pemilu 2024 tiba-tiba muncul meskipun kegiatan itu difasilitasi Pemkot,” ujar Imam Syafi’i.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra, Arif Budiarto membantah jika kegiatan itu bernuansa politik.
“Sebenarnya acara itu biasa saja. Kami laksanakan The Great Leader ini karena teringat oleh generasi emas 2045. Kemudian acara ini kita laksanakan setelah Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan sehingga semangat kepemudaan ini tetap menggelora,“ tuturnya.
Arif mengaku tidak tahu, kalau acara The Great Leader 2045 ini dipandang dari sudut yang lain. Dirinya hanya ingin para pemuda ini bangun, sehingga bisa berkompetisi dan menjadi pemimpin bangsa ini.
Soal kehadiran tokoh pemuda yang juga caleg PDI-P, sehingga acara itu terkesan berbau politik, Arif menyatakan, ya itulah sudut pandang yang berbeda.
“Kalau saya lihat Mas Fuad itu sebagai ketua Kartar Surabaya. Mas Seno Bagaskoro juga kita kenal sebagai ketua Relawan Penggerak Surabaya saat Covid-19 yang membangkitkan semangat untuk gotong royong,“ katanya.
Arif mengaku, pada acara The Great Leader sebenarnya tidak ada sambutan di luar Wali Kota Eri Cahyadi. Tapi ketika banyak massa pemuda datang, Fuad diminta memberi sambutan untuk membangkitkan semangat pemuda.
“Akhirnya kita beri pertimbangan yang memberi sambutan perwakilan saja, tidak usah banyak-banyak. Coba putar videonya kan tak ada konten-konten berbau politik ajakan coblos ini,” bebernya.
Meski demikian, lanjut Arif, pihaknya menerima semua masukan dari Komisi A. Sebab Bagian Pemerintahan dan Kesra ini adalah mitra, sehingga harus saling berkomunikasi.
“Kalau ada apa-apa, Komisi A bertanya, maka kita akan memberikan klarifikasi. Ya, masalahnya kok acara ini bertepatan menjelang masa kampanye. Masa kampanye kapan sih?,” tanyanya.
Soal banyaknya temuan keberpihakan perangkat daerah ke salah satu parpol, Arif menyatakan, akan dilakukan pengecekan. Kalau tidak ada laporan kan tidak bisa dilakukan tindakan.
“Kita kan tidak bisa menjustifikasi tanpa ada laporan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti dengan memanggil atau memeriksa mereka. Hasilnya kalau memang seperti itu kita akan beri tindakan,” pungkasnya. (riz)
