LAMONGAN, PETISI.CO – Sikap tegas Fraksi PDI Perjuangan terbukti dalam agenda rapat paripurna DPRD Lamongan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020 dengan melakukan Walk Out (WO) sebelum pembacaan rekomendasi pertanggungjawaban yang akan dibacakan oleh pimpinan DPRD.
Ikhwal WO itu ditegaskan oleh ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ratna Mutia Marhaeni, karena dokumen penggunaan anggaran Covid-19 serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tak kunjung diberikan kepada anggota DPRD.
“Bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi penggunaan anggaran itu, kalau kita sendiri buta angka Rp 215 Miliar digunakan untuk apa saja,” ungkap Ratna.
Ya biar publik Lamongan nanti yang menilainya, terpenting kita sudah melaksankan kewajiban kita untuk mengawasi penggunaan anggaran, tapi kita semua tahu akhir dari perjuangan pengawasan itu terhalang tembok tebal.
Ga tahu mas, apa yang mereka sembunyikan dari kita semua, khususnya rakyat Lamongan, Rp 215 Miliar itu bukan angka kecil lho. Logikanya kita masyarakat menilai, kalau itu bener kenapa harus takut dibuka ke publik.
Itu saja sih pertanyaan besarnya, kenapa harus tabu ketika transparansi penggunaan anggaran covid sebesar Rp 215 Miliar kami desak untuk dibuka ke publik, kan lucu itu ternyata mereka pihak eksekutif sampai detik ini terkesan menutup nutupi.
Makanya ketika sampai detik ini, kita belum menerima dokumen sesuai permintaan kita sebelumnya, sejak dari awal Pandangan Umum Fraksi, pembahasan anggaran pertama dan kedua.
“Ya pasti Fraksi PDI Perjuangan harus punya sikap tegas, saya memerintahkan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dengan WO meninggalkan area rapat paripurna DPRD Lamongan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan saudara Bupati Lamongan,” ucap Ratna menegaskan.
Untuk diketahui, anggota DPRD Lamongan berjumlah 50 orang, Fraksi PDI Perjuangan memiliki 8 orang anggota di gedung parlemen Lamongan. (ak)
