MALANG, PETISI.CO – Safari Jurnalistik ke IV, tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel 101 Kota Malang ini diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, bersama PWI Pusat, PWI Jawa Timur, dan Dewan Pers.
Tentunya, terselenggaranya acara tersebut PWI Malang Raya bekerjasama dengan PT Nestle, Kamis (5/7/2018), hingga selesai. Peserta Safari Jurnalistik, mendapatkan sertifikat dan goodiebag.
Saat dikonfirmasi, Ketua PWI Malang Raya, Ariful Huda menyatakan, Safari Jurnalistik yang keempat ini di Malang yang diselenggarakan oleh PWI Malang Raya, bekerjasama dengan PT Nestle.
“Tujuan kegitan ini adalah memberikan wawasan kepada wartawan agar mereka profesional, berwawasan, dan memiliki aqidah, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik jurnalistik yang sudah diatur oleh Dewan Pers,” tandasnya.
Makanya, masih kata Arif, ini mayoritas pesertanya dari wartawan Malang Raya dan dari Pemerintah Kota Batu, Pemerinta Kota Malang, dan Pemkab Malang.
Juga ada perwakilan dari Kodim Kabupaten Malang, Kodim Kota Malang. Ditambah lagi dari Humas Polres Malang Kota, Humas Polres Batu, dan Humas Polres Kota Malang.
“Banyaknya peserta empat puluh orang, kita mengajak mereka untuk menjalin komunikasi dengan wartawan. Karena sangat erat kaitannya dengan tugas kewartawanan, sehingga mereka juga harus paham bagaimana kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, juga mengatakan terkait Safari Jurnalistik ini sangat baik. PWI ingin anggotanya, khususnya wartawan pada umumnya itu memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
“Sebab kalau dia kompeten, maka dia kemungkinan kecil sekali akan mengalami kasus disomasi pidana dan sebagainya. Karena kalau dia kompeten, dia tahu bagaimana menulis berita yang sesuai standar misalnya berimbang,” ucapnya, disela-sela acara itu.
Dia tekankan, yang berimbang itu artinya memang tentang pihak lain, atau orang lain yaitu mengkonfirmasi.
“Ketika misalnya ada kasus di pengadilan, yang di mana tuduhan jaksa ada korupsi sekian miliar sebetulnya kewajiban kita untuk mengkofirmasi Jaksa. Inikan belum vonis, baru tuduhan, itu sebabnya kita berkewajiban mengkonfirmasi entah pengacaranya, atau orangnya,” bebernya.
Nah itulah gunanya, lanjut dia, sosialisasi seperti ini untuk pengetahuan baru tentang jurnalisme, tentang tren yang ada. Jadi istilah kriminalisasi itu harus cermat, tapi kalau karya jurnalistiknya salah tidak sesuai kode etik karya jurnalistik dikriminalkan.
“Maka karya jurnalistiknya itu harus sesuai standar, bacalah kode etik itu anda bebas dari somasi. Misalnya ada tempat karaoke, melakukan prostitusi apa buktinya. Apalagi hanya misalnya, katanya-katanya, dan tujuan audit investigasi kalau kita investigasi ada fotonya, kegiatannya di dalam, ya itu pun tetap harus kita konfirmasi,” ujarnya.
Dia juga berharap, kalau ada pelatihan-pelatihan seperti ini wartawan akan fresh lagi. Wartawan disini Perlu pelatihan, kemerdekaan pers itu ditangani oleh Dewan Pers. Menyinggung anggota PWI itu sebanyak tujuh belas ribu orang, yang bersertikasi sembilan ribu orang. (eka )
