BANYUASIN, PETISI.CO – Bupati Banyuasin Ir. SA. Supriono menjelang akhir masa jabatannya, yang akan berakhir, tepatnya 10 September 2019, dihadiahi sebuah sajadah dan Al Quran oleh Perhimpunan Masyarakat Banyuasin Sumatera Selatan.
Tindakan ini, sebagai bentuk penolakan dan kekecewaan atas kebijakan yang menguntungkan pribadinya tanpa memikirkan sebab dan akibat yang ditimbulkan.
Akibat kebijakan Bupati memberikan IMB pendirian Pusdiklat Maetraya Sriwijaya (Wihara) seluas 16 Hektar di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin.
Penyerahan sajadah dan Al Quran secara simbolis diterima Kabag Hukum Pemkab Banyuasin DP Siregar SH. Agar Bupati Supriono mencabut IMB Pusdiklat.
Koordinator Aksi Darsan saat orasinya mengatakan, Bupati Banyuasin harus bertanggung jawab secara moral dan hukum, serta membuka ke publik dengan transparan rangkaian peristiwa berdirinya Pusdiklat Maetraya Sriwijaya, karena pada 23 April 2018 telah meresmikan dan melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya kegiatan pembangunan Pusdiklat tersebut.
Senada dikatakan oleh Ari, bahwa warga Banyuasin tidak mempermasalahkan pembangunan Pusdiklat atau tempat ibadah, asalkan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“IMB-nya seluas 16,7 Ha setelah dikroscek ke Kades Talang Buluh katanya 16,7 Ha, bahkan kami survey langsung ke lapangan, ternyata luas lahan tersebut 62 hektar. Ini perizinan yang salah dan harus dicabut,” cetus Ari, dalam orasinya.
Terpisah Kakamenag Banyuasin Abadil SAg saat menemui pendemo mengatakan, masalah pendirian tempat ibadah harus sesuai dengan kesepakatan peraturan dua Kementerian, yakni Kemenag dan Kemendagri.
Terpisah anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra mengatakan, siap bentuk pansus DPRD dalam waktu dekat. Adapun agenda pansus DPRD akan panggil Kades Talang Buluh dan Camat Talang Kelapa terkait izin IMB yang mereka tandatangani, termasuk instansi terkait.(rn)
