SURABAYA, PETISI.CO – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi per 1 Juli 2018 yang membebani masyarakat harus diberikan solusi. Salah satunya, dengan menggenjot produksi industri agro di Jatim.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan terkait kenaikan harga barang pasca kenaikan BBM, seusai mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (3/7/2018).
Dijelaskan, Jatim mempunyai sektor agro industri yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Optimalisasi potensi ini dipastikan membantu biaya angkut yang oleh pengusaha dibebankan kepada konsumen atau masyarakat.
Dengan demikian, kenaikan BBM yang akan diikuti naiknya harga komoditas lain akan tereliminasi.
Hal semacam ini, yakni substitusi bahan baku, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Mendagri dan Gubernur se Indonesia di Jakarta kemarin.
“Misalnya, Bangka Belitung mempunyai timah dan pala yang dibutuhkan Jatim, sedangkan Jatim memiliki beras yang dibutuhkan Bangka Belitung. Subtitusi bahan baku seperti itu, harus dilakukan agar menekan harga,”jelas Pakde Karwo.
Ditambahkan, hal tersebut merupakan keniscayaan, karena berada dalam lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
“Ini masih saya rapatkan, apa-apa yang bisa kita tekan dari naiknya BBM agar tidak mempengaruhi daya beli. Kita cari faktor apa yang bisa ditekankan,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah UMKM yang sangat banyak mendukung subtitusi bahan baku tersebut. Apalagi, 18 juta lebih tenaga kerja berada di sektor UMKM, yang bisa memaksimalkan sektor agro industri.
Pemprov Jatim, lanjutnya, saat ini masih mencari formula lain untuk menstabilkan harga dan serta menekan agar harga tidak terlalu naik.
Ia memahami, faktor yang membikin harga naik berasal dari bermacam macam variabel, bukan hanya ongkos distribusi saja. Apabila nantinya diperlukan otoritas instansi lain seperti Polda dan Kejaksaan, maka juga akan diajak bicara.
“Kenaikan tersebut harusnya tidak linear, artinya tidak semua kebutuhan harus naik. Maka harus dicari dan ditabulasi barang apa yang naik, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menekan harga,” ungkapnya.
Pakde Karwo mentargetkan semua faktor yang mempengaruhi harga naik ini bisa segera diselesaikan. Saat ini proses tersebut terus berjalan dengan harapan masyarakat tidak terlalu lama menanggung dampak kenaikan bbm.
Untuk itu, Pakde Karwo juga mohon doa masyarakat agar masalah ini segera teratasi.
Sidang paripurna DPRD Prov. Jatim Selasa (3/7/2018) berisi paripurna istimewan dan lanjutan. Paripurna istimewa berupa pengbilan sumpah janji pergantian antar waktu anggota DPRD.
Sementara itu, paripurna lanjutan antara lain laporan pimpinan Komisi A tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim. Juga, perubahan susunan keanggotaan Fraksi PKB.(bmw)
