SURABAYA, PETISI.CO – Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Jatim. Di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih bergejolak, Jatim memiliki ekonomi yang masih kondusif ditopang oleh UMKM.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Rapat Kerja Tahun 2017 Asosiasi Perusahaan Penjaminan Kredit Indonesia (ASIPPINDO) di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Jumat (17/2/2017).
Ia mengatakan, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jatim mencapai 54,98 persen. Untuk itu, Pemprov Jatim melaksanakan kebijakan-kebijakan guna mendukung peningkatan produksi UMKM yang ditunjang oleh pembiayaan kompetitif meliputi bunga murah dengan syarat mudah, serta pemasaran produk yang jitu.
Dijelaskan, Pemprov Jatim memberikan stimulus melalui APBD yang akan disalurkan kepada sektor UMKM. Beberapa skema pembiayaan yang dilaksanakan Pemprov Jatim yakni pertama, skema bunga kompetitif dan penanganan resiko yang terdiri dari kredit produktif / ekspor dengan dana bergulir s.d. 2016 total plafon Rp. 916,98 milyar (16.719 debitur UMKM) dan kredit tani melalui PT. BPR Jatim (Bank UMKM) dengan total Rp. 311,61 milyar (8.505 debitur UMKM sektor pertanian).
Kedua, program loan agreement yang diatur melalui Pergub Jatim No. 37 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pergub Jatim No. 2 Tahun 2016 tentang pemberian pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. BPD Jawa Timur Tbk.
Pinjaman anggaran Pemprov Jatim dengan bunga 2 persen per tahun ke Bank Jatim sebesar Rp. 400 milyar (APBD Tahun Anggaran 2016, dan direncanakan penambahan sebesar Rp. 200 milyar pada APBD 2017) untuk disalurkan kepada UMKM sektor primer dengan skema linkage program melalui PT. BPR Jatim (Bank UMKM), serta BPR milik pemkab/pemkot.
“Ini harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain bunga murah, cara mudah, dan layanan cepat. Untuk bunga murah maksudnya suku bunga kredit Bank Jatim ke BPR 5 persen efektif per tahun (termasuk 2 persen untuk Pemprov) sehingga suku bunga dari unit PT. Bank Jatim dan BPR ke UMKM berada di sekitar 7-9 persen,” jelas Akhmad Sukardi.
Satu yang perlu mendapatkan apresiasi, lanjutnya, adalah dari total realisasi pembiayaan yang dilaksanakan pemerintah melalui dagulir dan kredit tani sebesar Rp. 1,23 trilyun, sejumlah Rp. 822,52 milyar diantaranya dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim. “Tentunya program yang positif ini dapat direplikasi oleh daerah lain,” katanya.
Menurutnya, untuk mewujudkan kemandirian perekonomian, negara harus hadir dan memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya UMKM dan koperasi. Kedua sektor ini sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena keterbatasannya jaminan.
Untuk itu, Sekdaprov Jatim meminta, jajaran ASIPPINDO yang merupakan wadah bagi pelaku industri penjaminan ikut berperan aktif dan terus berusaha meningkatkan inovasi dan komitmennya. “Bekerja dengan cerdas, keras dan ikhlas membantu meningkatkan perekonomian dan memenuhi tuntutan pembangunan nasional,” imbuhnya.
Raker ASIPPINDO kali ini dilaksanakan selama dua hari yakni 17-18 Februari 2017 yang diikuti oleh perusahaan swasta, Jamkrida BUMD, Jamkrida BUMN, Askrindo Syariah. (hari/hms)
