BONDOWOSO, PETISI.CO – Dalam verifikasi dan validasi (Verivali) guru ngaji yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) benar-benar dilakukan secara cermat dan teliti jangan melibatkan unsur politik dalam pelaksanaannya. Hal ini, dijelaskan oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai acara Pembinaan Pra Verifikasi dan Validasi Guru Ngaji serta Lembaga Pendidikan Keagamaan, Rabu (13/3/2019) di pendopo Kabupaten.
Menurutnya, kondisi ini rawan terjadi di tengah-tengah kontestasi politik Pemilu 2019.
“Jangan lihat soal politiknya. Siapapun orangnya kalau memang sudah guru ngaji harus didata,” ujar Salwa.
Ia juga mengungkapkan, bahwa guru ngaji saat ini rawan, kadang-kadang perbedaan pilihan bisa mereka tidak didata. “Ingat apapun politiknya tetap guru ngaji,” katanya.
Tak hanya itu saja, orang nomor satu di Bondowoso itu, juga menegaskan, bahwa Kades bisa proaktif tentang hal ini. Kemudian guru ngaji bisa melaporkan, manakala ditemukan pelanggaran dalam verivali ini.
“Jika ada ditemukan pelanggaran, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Teguran bisa juga. Kalau parah ya bisa dipecat juga,” imbuhnya.
Untuk diketahui, honor guru ngaji akan dicairkan melaui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019. Selain itu, honor guru tersebut, yang selama ini yang diterima sebesar Rp. 800 ribu pertahun, saat ini naik menjadi Rp. 1, 5 juta. (latif)
