Surabaya, petisi.co – Mengawali kalender kerja 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 69 pejabat struktural dan fungsional. Pelantikan digelar di Graha Sawunggaling, Jumat (2/1/2026), sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
Sebanyak 69 pejabat yang dilantik terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Fungsional Penyetaraan. Dalam pelantikan tersebut, dua jabatan strategis akhirnya memiliki pimpinan definitif. Lasidi resmi menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sementara Iman Kristian Maharhandono dipercaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, pelantikan awal tahun ini membawa tiga agenda utama. Pertama, penataan struktur kedinasan agar lebih efektif dan efisien. Kedua, percepatan riset dan inovasi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dapat diakses lintas perangkat daerah. Ketiga, penguatan akuntabilitas kinerja pejabat.
“Pelantikan ini menegaskan aturan bahwa tidak ada kepala dinas menjabat lebih dari tiga tahun di satu posisi. Idealnya rotasi dilakukan setiap 2 hingga 2,5 tahun agar pejabat memiliki pengalaman lintas fungsi,” tegas Wali Kota Eri.
Untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan nyata, Wali Kota Eri menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektorat menerbitkan Rapor Pejabat setiap enam bulan. Rapor tersebut tidak hanya menjadi evaluasi internal, tetapi juga akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi kinerja.
“Saya ingin keterbukaan. Jika dalam satu tahun target tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, maka pejabat itu akan diturunkan, bukan sekadar dimutasi. Nasib pejabat ditentukan oleh kinerja dan penilaian masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa birokrasi merupakan pelayan rakyat yang mengabdi hingga masa pensiun, sehingga harus bekerja dengan integritas, menjauhi politik praktis, fitnah, dan budaya saling menjatuhkan.
“Yang dilantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Amanah ini jangan pernah disia-siakan,” imbuhnya.
Selain penyegaran jabatan, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua langkah strategis untuk menjaga kondusivitas kota. Pertama, pembentukan Satgas Anti Premanisme yang bertugas menangani praktik premanisme, termasuk yang berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan. Satgas ini akan tersebar di Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat.
Kedua, pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria sebagai wadah penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kejaksaan, kepolisian, dan Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri menegaskan masyarakat tidak boleh menyelesaikan persoalan pertanahan dengan cara main hakim sendiri.
“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita buktikan Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan warganya,” tandasnya.
Selain dua jabatan strategis tersebut, enam jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya juga mengalami rotasi, yakni:
- Syamsul Hariadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
- Hidayat Syah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan
- Yusuf Masruh sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan. (dvd)
