Surabaya, petisi.co – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Pernyataan ini ia sampaikan saat rapat koordinasi dengan Kepala Dispendukcapil, Eddy Christijanto, dan jajaran di Mal Pelayanan Publik Siola, Senin (14/4/2025).
Eri menekankan bahwa layanan publik di Surabaya harus bebas dari pungutan liar dan tidak berbelit. Ia meminta agar setiap permohonan ditangani secara jelas, diterima atau ditolak dengan alasan yang sesuai aturan.
Ia juga menyoroti sejumlah masalah yang masih ditemukan, seperti penolakan izin yang tidak transparan, barcode yang tidak efektif, dan kecenderungan menyarankan warga menyelesaikan persoalan di pengadilan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah penolakan permohonan akta perkawinan karena perbedaan nama antara Kartu Keluarga dan surat dari gereja. Menurutnya, verifikasi bisa langsung ke pihak penerbit, bukan serta-merta dilempar ke pengadilan.
“Kalau dari gereja, ya tanya ke gerejanya, cukup lampirkan foto dan data. Jangan mempersulit. Urusan administrasi tidak boleh dibuat ribet,” tegasnya.
Cak Eri meminta Dispendukcapil menyosialisasikan SOP yang jelas kepada masyarakat dan menawarkan solusi konkret jika terjadi perbedaan data, kecuali jika terbentur aturan hukum.
Soal pungli, ia menegaskan tidak akan toleransi.
“Kalau ada yang terbukti, saya pecat. Pelayanan publik harus jadi prioritas,” ujarnya.
Eri juga menyampaikan rencana untuk memantau langsung tindak lanjut dari rapat tersebut.
“Kamis saya akan datang lagi untuk mengecek hasil pembenahan pelayanan,” katanya. (dvd)
