MOJOKERTO, PETISI.CO – Penyampaian informasi yang lengkap dan transparan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau stakeholder. Sehingga, penting bagi penyelenggara pemerintah untuk menerapkan nilai tersebut.
Pesan tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam Pembinaan SDM ASN dan Tenaga Non ASN Diskopukmperindag Kota Mojokerto di Hotel dan Resort Blessing Hills, Trawas, Mojokerto, Kamis (22/12) malam.
“Banyak masyarakat yang salah paham serta menganggap buruk pelayanan Pemerintah Kota Mojokerto hanya karena penyampaian informasinya yang tidak lengkap dan tak transparan,” keluh Ning Ita sapaan akrab Walikota.
Lebih lanjut, ia memberi contoh terkait pengurusan perizinan usaha di Kota Mojokerto. Masih banyak masyarakat yang belum paham adanya Peraturan Walikota (Perwali) soal Pelimpahan Kewenangan yang menyebut bahwa pengurusan izin apapun di DPMPTSP Kota Mojokerto kini tidak perlu rekomendasi dari kepala daerah.
“Kita ingin memangkas birokrasi agar tidak ruwet, berbelit dan cepat. Tapi jika itu tidak diinformasikan secara baik ke masyarakat maka mereka tidak akan paham,” tegas perempuan yang akrab disapa Ning Ita ini.
Untuk itu, ia mengharapkan seluruh OPD terutama yang menaungi pelayanan publik melakukan transparansi dengan membuka seluas-luasnya akses untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat.
“Transparansi informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan pemerintah. Transparansi, juga akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang baik (good governance) serta membangun kepercayaan masyarakat,” harapnya.
Masih kata Ning Ita, tahun depan ia ingin seluruh OPD pelayanan publik bisa meraih predikat A dalam evaluasi pelayanan publik tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Untuk bisa mencapai itu, kuncinya ada tiga yakni, sinergitas atau kekompakan, integritas serta transparansi informasi,” ungkapnya.
Di akhir arahannya, petinggi Pemkot ini juga menaruh harapan besar kepada Diskopukmperindag bisa meraih predikat pelayan prima masyarakat. Meskipun tak mudah, lantaran meladeni tiga kementerian, tapi itu bakal terwujud dengan ditunjang kekompakan seluruh SDM ASN maupun non ASN.
“Baru ada di Kota Mojokerto, tiga kementerian urusannya dijadikan di satu OPD, daerah lain rata-rata mengampu dua kementerian. Maka tak heran jika tugas dan tanggung jawabnya berat, karena fungsinya sangat besar dibandingkan OPD lain sehingga SDM nya juga butuh banyak,” pungkasnya. (ng)
