SURABAYA, PETISI.CO – Sesuai Undang-Undang Perkebunan No. 39 tahun 2014, tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis.
Fakta sampai dengan hari ini, tembakau masih memberikan kontribusi dalam perekonomian, yang bermakna dalam membangun jaringan social dan bahkan menjadi bagain dari kultur bangsa Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno, Rabu (12/7/2017) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTI yang diselenggarakan di Hotel Aria Centra Surabaya.
Indonesia, lanjut Soeseno sebagai negara produsen tembakau terbesar ke-lima setelah China, Brasil, India dan Amerika Serikat, dan terdapat pabrik rokok terbanyak di dunia.
“Artinya Indonesia adalah salah satu pemasok dan potensi pasar tembakau terbesar didunia,” ujarnya.
Namun faktanya, pertanian hasil produksi tembakau Indonesia 6 tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata produksi sekitar 170.000 ton per tahun.
Selain faktor cuaca angka produksi juga dipengaruhi adanya penurunan lahan untuk tanaman tembakau sebesar 28% dari tahun 2012 ke tahun 2015
“Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penurunan luas tanaman tembakau disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan untuk komoditas lain,” papar pria asal Kabupaten Jember itu.
Ditempat yang sama, Mudi Ketua Pelaksana Rakernas menyampaikan, APTI berharap hasil Rakernas ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai pertanian dan tata niaga tembakau Indonesia, sehingga mampu membantu seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil upaya dan kebijakan yang tepat guna melestarikan komoditas tembakau dan melindungi petani tembakau Indonesia.
“Rakernas APTI merekomendasikan adanya kemitraan antara petani dengan mitra, baik itu dengan pemasok maupun dengan pabrikan produk tembakau,” tuturnya.
Mudi menjelaskan, hal tersebut guna memotong rantai penjualan daun tembakau yang cukup panjang dengan menjamin penyerapan produksi dan kepastian harga sesuai kualitas, dan sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau karena adanya bimbingan dan fasilitas dari pihak mitra.
“Produktivitas dan kualitas tembakau nasional harus ditingkatkan serta harus ada pembenahan dalam tataniaga tembakau sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah juga perlu mendorong adanya kemitraan antara petani tembakau dengan pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau, serta menjamin akses pasar bagi para petani,” tegasnya.
Selain kemitraan dan perbaikan tata niaga temabakau, dalam Rakernas tersebut juga merekomendasikan adanya transparansi anggaran DBHCHT sampai dengan tingkat petani dan alokasi bagi hasil cukai yang proporsional untuk penguatan kelembagaan dan perbaikan kwalitas tembakau.(yud)
