SURABAYA, PETISI.CO – Sebanyak 14 sekolah yang terdiri dari 10 sekolah jenjang SD dan 4 SMP dinyatakan lolos penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya tahun 2020.
Keputusan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019, meliputi tahapan verifikasi administrasi, kebersihan lingkungan hingga fasilitas serta sarana prasarana di sekolah.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama tim penilai juga terjun untuk melakukan penilaian.
Kepala DLH Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi menjelaskan, mengingat kondisi pandemi yang masih belum usai, maka tahap penilaian dilakukan melalui daring.
Meski begitu, kata Eko penjaringan secara daring ini tidak menjadi hambatan pada proses terlaksananya agenda Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya 2020.
“Pakai virtual jadi dibatasi, kalau dulu (tim penilai) itu datang dan ada penyambutan. Kalau sekarang tidak,” kata Agus, Jumat (25/9/2020).
Nantinya, setiap sekolah yang dinyatakan lolos penilaian pada tingkat kota, akan diusulkan untuk menapaki jenjang provinsi. “Biasanya kalau di provinsi itu tunggu satu tahun dulu dibina sekolah kemudian di tahun berikutnya diusulkan ke tingkat nasional,” jelasnya.
Melanjutkan Eko, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Dyah Prasetyaningtyas menyebut, penilaian yang dilakukan meminimalisir kegiatan tatap muka.
Selain itu, adanya ketentuan baru yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), perihal instrument penilaian.
“Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, Adiwiyata ini sebetulnya tidak memberatkan. Karena semuanya sudah dilakukan oleh mereka, seperti pembuatan RPP (Rencana Program Pembelajaran), guru memang punya kewajiban membuat RPP, tapi hanya saja ada beberapa hal yang harus dikembangkan berdasarkan aspek-aspek lingkungan,” kata Dyan.
Lanjut Dyan, setiap tahapan dilakukan memang sebagian besar memaksimalkan penggunaan teknologi via online, seperti pembinaan melalui webinar, penyuluhan online, hingga komunikasi melalui sosial media.
Sementara itu, ia menyebut setidaknya ada perbedaan pada penjaringan Calon Sekolah Adiwiyata kota tahun 2020 karena adanya peraturan baru yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Jika sebelumnya.
Penilaian itu berdasarkan empat aspek yang diatur pada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2013, yakni kebijakan, kurikulum, kegiatan dan sarana prasarana.
“Sementara saat ini, hanya ada tiga aspek penilaian berdasarkan Permen LHK Nomor P.52 dan P.53 Tahun 2019. Aspek penilaian itu mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,” terangnya.
Permen LHK baru ini menginginkan setiap sekolah mampu memberikan manfaat tak hanya bagi diri atau warga sekolah sendiri, namun juga pada lingkungan dan masyarakat.
“Tujuan akhirnya, goal panjangnya adalah pembudayaan. Jadi budaya anak-anak maupun warga sekolah itu lebih terhadap lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, menurut anggota tim penilai, Andreas Agus Kristanto Nugroho menilai 14 sekolah ini diminta untuk memanfaatkan setiap media pembelajaran, seperti potensi wisata alam, heritage, dan taman-taman yang ada di Kota Surabaya untuk diadopsi di masing-masing sekolah.
“Itu yang masih belum saya temukan di salah satu peserta ini. Jadi itu yang perlu dikembangkan oleh sekolah yang bisa menunjukkan karakter Surabayanya,” ungkpanya.
Anggota Riset dan Edukasi Program Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) ini juga menyatakan, seharusnya warga sekolah yang tinggal di Kota Pahlawan itu lebih paham dengan karakteristik Surabaya. Sebab, esensi dari Program Adiwiyata itu sendiri adalah bagaimana merubah perilaku ramah lingkungan.
“Itu yang mungkin jadi PR kawan-kawan sekolah di Surabaya. Bahwa ada suatu potensi yang dimiliki Surabaya yang bisa digunakan menjadi media pembelajaran,” jelasnya. (nan)
