SURABAYA, PETISI.CO – Dikabarkan sebelumnya sempat tertunda memenuhi panggilan, kini Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik) akhirnya bersedia hadir untuk rapat evaluasi PPDB bersama Komisi D DPRD Surabaya.
Dikatakan oleh Ir. H. Yusuf Masruh, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, bahwa terkait zonasi yang disampaikan dalam rapat evaluasi tadi perlu adanya evaluasi dalam sistem PPDB, yang diharapkan dapat diterima bersama secara win-win solution.
“Sehingga nanti ada formulasi yang saling bisa win-win solution terkait jarak dan kemampuan anak untuk evaluasi PPDB di tahun ini,” kata Yusuf ketika usai rapat evaluasi PPDB bersama Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (01/08/2023).
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya yang biasa akrab disapa Abah Yusuf ini mengaku menerima dan mengakomodir berbagai masukan terkait perbaikan evaluasi PPDB ke depan, termasuk dari para akademisi dan dari para anggota Komisi D.
“Harapan-harapan tadi hanya penyeimbang saja, termasuk kajian-kajian untuk ke depan dan harapan kami nanti juga ke Kemendikbudristek. Untuk kami sampaikan, bahwa kondisi di daerah ini tidak sama dengan kondisi satu dengan lainnya. Mulai dari populasi demografisnya saya yakin juga gak sama,” ungkap Yusuf.
Abah Yusuf pun menyadari, ketika rapat tadi disampaikan bahwa PPDB telah berpolemik 20 tahun. Itu artinya, PPDB sudah bermasalah sejak 2002-2003. Namun dirinya juga tidak membantah, bahwa dalam UU 1945 Pasal 31 mengatakan negara wajib hadir dalam urusan pendidikan.
Ketika disinggung mengenai perbaikan zonasi, Abah Yusuf mengatakan setuju saja. Namun kajian-kajian tersebut tetap akan sampaikan ke Mendikbudristek terlebih dulu.
“Nanti tetap kami kaji terkait zonasi. Semisal dalam satu kecamatan itu disetarakan atau di-nolkan nilainya, tapi menggunakan kombinasi prestasi, kompetensi dan akademisnya,” ujar Yusuf Masruh.
Sedangkan sebanyak 4628 calon peserta didik termasuk siswa gamis (Keluarga Miskin, red) atau pun pra gamis yang belum mendapatkan sekolah gratis, Abah Yusuf mengatakan akan tetap menyampaikan ke pihak terkait.
“Ini sudah saya sampaikan ke teman-teman sekolah swasta. Kalau ketemu siswa gamis atau pra gamis mesti ditindaklanjuti. Kalau memang orang tua ada miskomunikasi bisa ke dinas, nanti kami fasilitasi,” tandas Ir. H. Yusuf Masruh, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Surabaya.
Sementara itu, Hari Santoso S.H., selaku anggota dan mewakili para Komisi D DPRD Surabaya mengaku sangat kecewa dan prihatin. Pasalnya, PPDB tahun ini di sekolah SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel (Rombongan Belajar, red).
“Saya menyatakan kecewa banget karena ternyata PPDB tahun ini di sekolah SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel. Jadi, yang dulu biasanya 10 kelas sekarang 9 atau 8 kelas. Padahal kelulusan SD ini tidak lebih kecil dari tahun kemarin,” ungkap Hari.
Legislator Fraksi NasDem DPRD Surabaya ini sebelumnya berharap proses PPDB di tahun ini berjalan dengan baik, termasuk dengan adanya penambahan rombel SMPN.
“Sebetulnya kalau kita menginginkan proses PPDB ini berjalan dengan baik, justru rombel SMPN ini seharusnya ditambah,” kata Hari.
Hari mengatakan, dikarenakan sebelumnya berkaitan dengan MBR, maka masyarakat dulu bisa mendaftar melalui MBR namun tahun ini tidak bisa. Lalu ketika masyarakat mendaftar melalui afirmasi yang tidak gamis maupun pra gamis langsung ditolak oleh sistem, sehingga membuat masyarakat bingung.
“Lari ke jalur prestasi tetap presentasenya hanya segitu. Akhirnya semua melalui zonasi dan disinilah pertarungan siswa sangat ketat. Sehingga siswa banyak yang tidak mendapatkan bangku sekolah di negeri,” ucap Hari Santoso.
Hari menambahkan, yang jadi masalah lagi ketika sudah tidak mendapatkan sekolah negeri. Lalu mendaftar ke sekolah swasta kena biaya yang cukup tinggi.
“Apakah Walikota ini mau masyarakatnya atau warganya nanti tidak ada yang sekolah? Ini mohon diingat, bahwa Pak Wali ini juga betul-betul memikirkan hal ini,” ujar Hari.
Menurut Hari Santoso, kalau memang rombel SMPN ini dikurangi maka solusinya adalah swasta digratiskan. Terutama bagi siswa gamis dan pra gamis yang tidak tertampung.
“Sesuai data yang kita peroleh saat ini masih ada sekitar 4628 siswa sampai hari ini belum mendaftar sekolah,” tegas Hari.
“Dan saya sebagai wakil rakyat sangat prihatin dan sedih sekali ketika rombel SMPN dikurangi. Sedangkan swasta tetap banyak yang berbayar bagi siswa gamis dan pra gamis,” imbuh Hari Santoso.
Mengenai PPDB untuk tahun depan, Komisi D DPRD Surabaya berharap ada evaluasi secara nasional berkelanjutan yang lebih signifikan hingga berbagai daerah.
“Jadi zonasi prestasi ini harus ditingkatkan, karena sayang kalau siswa berprestasi tidak bisa masuk hanya karena jatah kuota saja,” pungkasnya. (riz)
