SURABAYA, PETISI.CO – Moch Machmud, anggota Pansus LKPJ 2023 DPRD Surabaya yang dikenal kritis dalam menyikapi kebijakan dan kinerja wali kota agak kecewa dengan pimpinan pansus.
Hal itu menurutnya, pimpinan pansus terkesan membatasinya berbicara di dalam rapat pembahasan dengan sejumlah OPD Pemkot Surabaya di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (27/03/2024) sore.
Pasalnya, menurut Machmud, Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya TA 2023 terpecah dalam menyikapi performance kinerja wali kota. Bahkan Machmud mengatakan, anggota yang bersikap kritis tidak bisa banyak menyampaikan karena dibatasi.
“Saya memang agak beda dan saya memang merasa dibatasi untuk berbicara pada pembahasan LKPJ 2023 ini. Namun ini kan membahas LKPJ, yang artinya membahas performance and kinerja wali kota. Tapi, pembahasannya itu cenderung seperti rapat komisi. Angka demi angka yang tidak mencerminkan kinerja wali kota sama sekali tidak dibahas,” kata Machmud usai rapat pansus kepada wartawan, Selasa (27/03/2024) petang.
Bahkan tadi Machmud sempat menyampaikan, setelah melihat LKPJ 2023, sembilan pajak potensi tidak ada satupun yang tercapai targetnya. Ini menunjukkan jika kinerja wali kota di bidang keuangan sangat buruk. Menurut mantan jurnalis senior ini, justru inilah yang seharusnya dibahas oleh para teman-teman pansus.
“Tapi kenapa yang dibahas malah seperti rapat komisi? Seharusnya semua dikaitkan dengan kinerja wali kota. Kalau buruk katakan buruk. Ini agar kinerja Wali Kota 2024 yang dilaporkan pada 2025 membaik. Tujuannya kan itu, sehingga wali kota menjadi sadar jika kinerjanya perlu dipacu agar lebih termotivasi,” ujar Machmud.
Ketika dalam rapat tersebut Machmud mengatakan, justru Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Febriana Kusumawati mengucapkan terima kasih karenanya Pemkot Surabaya diberi masukan yang baik. Namun anehnya, justru teman-teman pansus sendiri yang agak beda.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, jika dirinya memang harus mengkritisi kinerja wali kota. Jadi harus ada anggota DPRD tersisa di dalam rapat pansus tersebut yang harus beda.
Apakah internal pansus pecah? Machmud mengaku tidak tahu. Dirinya juga tidak mengatakan itu pecah. Namun ketika dirinya berbicara mengkritisi kinerja wali kota, waktunya justru dibatasi. Bahkan, diberi kode (berupa batuk-batuk) supaya segera mengakhiri (bicaranya). Namun yang memberi kode siapa?
“Pimpinan pansus,” jawabnya singkat.
“Ya semua. Sebelum saya bicara, saya sudah diberitahu nanti saja. Lha kalau seperti ini untuk apa saya datang ke rapat ini,“ imbuhnya.
Seperti diketahui, Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya TA 2023 ini adalah Camelia Habiba (PKB) , sedangkan wakilnya Tri Didik Adiono atau Didik Bledek (PDI-P) dan Lembah Setyowati (Golkar) sebagai sekretaris dalam Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya TA 2023.
Machmud pun menjelaskan soal kemiskinan di Surabaya. Dia mengaku, kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diubah. Semula yang masuk kategori MBR itu adalah warga yang berpenghasilan kurang dari Rp 3.000.000 per bulan. Di era Wali Kota Tri Rismaharini data MBR di Surabaya hampir 1,1 juta atau 50 persen dari jumlah penduduk.
Saat ini istilah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diubah menjadi keluarga miskin (Gamis). Dan yang masuk kriteria gamis adalah warga berpenghasilan di bawah Rp 1.500.000.
“Dengan perubahan kriteria ini maka berkuranglah MBR, semua langsung hilang. Seakan-akan orang miskin turun. Padahal nasibnya masih tetap saja begitu. Seharusnya nasib orangnya yang harus diubah agar dipastikan benar-benar tidak miskin,” ungkapnya.
Machmud mengatakan, fakta di lapangan masih banyak orang miskin. Mereka tidak bisa beli beras dan tidak bisa bayar sekolah anaknya.
“Saya tahu pasti itu, karena banyak warga Surabaya yang sering kali mengadu ke saya,“ beber Machmud.
Soal angka kemiskinan di Surabaya yang berdasarkan data BPS menurun? Machmud menegaskan kalau hanya data mainkan saja enggak apa-apa. Tapi fakta di lapangan tak bisa dibohongi. Masih ada orang hidup susah, tak bisa beli beras, tak bisa bayar sekolah, dan penghasilannya juga tak sampai Rp 1.000.000 per bulan.
“Jadi, sebenarnya masih banyak warga miskin di Kota Surabaya ini, walau pun per tahunnya memiliki penghasilan PAD sebesar Rp 10 triliun,” ucap Machmud.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Pemkot Surabaya, angka kemiskinan Surabaya pada 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138, 21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada 2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan. Kemudian pada 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persen atau sekitar 23 ribuan. Jadi mulai 2021-2022 angka kemiskinan ekstrem ada penurunan sekitar 0,4 persen.
Selain kemiskinan, Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti keberadaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang belakangan gencar dibangun Pemkot Surabaya untuk meningkatkan perekonomian dan UMKM.
Menurut Machmud, di Surabaya ada 49 SWK yang tersebar di berbagai lokasi. Hanya saja, dari jumlah tersebut tak lebih dari separo yang masih eksis atau bertahan hidup. Ini karena posisinya pas dekat kampus atau dekat taman.
Tapi di tempat lain, hampir 30 SWK mati. Bahkan, kondisinya mengenaskan, ibarat hidup segan mati tak mau. Ada pedagangnya tapi sepi pengunjung, juga ada SWK yang tidak ada pedagangnya sama sekali. Kondisi seperti ini oleh Pemkot Surabaya kenapa dibiarkan bertahun-tahun.
“Kalau ini dikaitkan dengan performance kinerja wali kota, khususnya di bidang UMKM atau PKL yang pindah ke SWK, ya tidak baik. Karena apa? Karena pembangunannya ada, tapi setelah itu pedagangnya sepi,” jelas Machmud.
Untuk itu, dia menyarankan kinerja wali kota 2024 harus lebih baik. Selain itu, dari semua sektor pendapatan juga harus lebih baik lagi.
“Saya lihat Bu Febri ini ada gebrakan-gebrakan. Ya, dengan gebrakan itu kemungkinan target pendapatan 2024 bisa tercapai. Tapi sekali lagi, maksud saya ini agar kinerja wali kota membaik, dan LKPJ 2024 nantinya juga jadi baik,“ tandas mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Sementara itu, terkait kabar adanya perpecahan di internal Pansus LKPJ 2023 dalam menyikapi kinerja wali kota, Ketua Pansus LKPJ 2023 Camelia Habiba membantah terjadi perpecahan. Menurut dia, pihaknya tidak melakukan pembatasan bicara.
Habiba mengatakan, memang semua kan tahu bahwa rapat dengan OPD-OPD tersebut adalah rapat gabungan, sehingga tidak mungkin sekali rapat akan langsung selesai.
“Makanya kalau memang pansus ini kerja maksimal, maka akan ada pertemuan per OPD. Kita kupas tuntas pendalaman. Jadi, sekali lagi saya tidak membatasi siapapun anggota pansus untuk bicara. Saya memberikan kesempatan kepada semua anggota. Hanya saja kita kan tahu efektivitas rapat ini seperti apa,” beber Habiba.
Bahkan, menurut Habiba, di akhir rapat pihaknya sudah mengingatkan para OPD, bahwa ini masih awal rapat perdana. Masih akan ada rapat lanjutan dimana OPD harus membawa data lengkap.
“Seperti tadi ketika kami tanya terkait berapa anggaran sekian puluh miliar yang dikeluarkan untuk intervensi menurunkan angka kemiskinan, terus output inputnya apa? Mereka tidak bisa menjawab karena tidak membawa data,” ungkapnya.
Lalu kapan target pembahasan oleh pansus LKPJ 2023 tuntas? Habiba menjelaskan jika mengacu regulasinya adalah 30 hari kerja dan itu akan berakhir 30 April 2024.
“Jadi masih cukup panjang waktunya. Tak boleh terburu-buru karena segala sesuatu tidak boleh pakai nafsu,” pungkasnya. (riz)
