MALANG, PETISI.CO – Masih saja kita temui pembangunan infrastruktur di Malang Raya dibangun dengan asal jadi. Demikian juga yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang tepatnya di Dusun Krajan, Desa Selorejo, Kecamatan Dau.
Dengan kejadian tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Darmadi angkat bicara. “Kami akan panggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” tegas Darmadi.
Menurut Darmadi ditengarai ada kejanggalan yang sangat mencolok dalam pembanguman itu. Misalnya nilai pagu disebutkan sebesar Rp.700 jt dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 699.990.386,23,- melalui proses lelang pemilihan penyedia barang dan jasa.
Tiba-tiba CV Wahyu Sarana memenangkan pelelangan dengan nilai penawaran sebesar Rp 486.914.496,08,- menyisihkan 64 rekanan lainnya.
Lanjut Darmadi, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No.16, tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak yang harus bertanggung jawab, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM).
“KPA dan PPK merupakan pejabat yang membuat perencanaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan spesifikasi dalam pekerjaan, sebelum pekerjaan tersebut di lelang atau di tender,” kata Darmadi, Minggu (16/2).
Ditegaskan Darmadi, dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa, sebelum pelaksanaan pelelangan harusnya sudah ada terkait perhitungan kekuatan dan volume air yang biasa mengalir di sungai itu dan lainnya.
“Saya akan panggil pihak-pihak terkait, terutama PPK-nya. Mereka harus menjelaskan alasan memenangkan CV Wahyu Sarana yang nekat menurunkan harga penawaran hingga 30 persen dari dari nilai HPS proyek,” tandasnya.
“Ini kurang masuk akal, ada apa sebenarnya,” tambah Darmadi bertanya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media petisi.co mencoba menghubungi pihak-pihak terkait guna mengkonfirmasi robohnya jembatan tersebut telepon genggam tidak ada yang aktif. (c.lis)
