Surabaya, petisi.co – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan harapannya agar penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terhadap petinggi PD Pasar Surya menjadi evaluasi menyeluruh untuk seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Surabaya. Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi terkait penggelapan uang parkir yang melibatkan direksi PD Pasar Surya.
Dalam keterangannya, Fathoni menegaskan pentingnya komitmen seluruh BUMD untuk bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Saya berharap penegakan hukum ini menjadi evaluasi agar seluruh BUMD melaksanakan tugas sesuai core bisnis masing-masing dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Fathoni menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penggelapan uang parkir yang sedang diselidiki. Menurutnya, kasus ini menjadi ancaman bagi upaya Pemkot Surabaya dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor parkir, baik di gedung maupun di tepi jalan.
“Hal ini tentu memicu ketidakpercayaan masyarakat dalam membayar retribusi parkir di Surabaya. Jangan sampai pembayaran parkir yang dilakukan masyarakat tidak disetorkan kepada negara,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan parkir dapat berdampak negatif pada pendapatan daerah.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, Fathoni mendorong Pemkot Surabaya untuk segera melakukan penggantian terhadap direksi PD Pasar Surya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Tidak perlu menunggu hingga status terdakwa. Penggantian harus dilakukan secepat mungkin, mengingat PD Pasar memiliki peran penting dalam mendukung sektor ekonomi mikro di Surabaya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa situasi ini merupakan kondisi luar biasa yang membutuhkan langkah cepat agar kinerja PD Pasar tidak terganggu.
“Proses penggantian harus dilakukan dengan cepat demi menjaga keberlanjutan operasional BUMD ini,” tambahnya.
Selain itu, Fathoni berharap badan pengawas PD Pasar Surya dapat meningkatkan fungsi pengawasan mereka. Ia menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi selama ini.
“Kalau ada peristiwa seperti ini, artinya badan pengawas tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik,” ujarnya. (dvd)
