SURABAYA, PETISI.CO – Akses permodalan masih menjadi kendala utama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengatasinya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim menjalin sinergi dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bank UMKM Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Jatim, Idris Yahya mengatakan, ada tiga persoalan yang hingga kini masih menjadi kendala utama bagi pengembangan UMKM, yaitu persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan dan pemasaran.
“Alhamdulillah dengan kerjasama ini persoalan permodalan sudah teratasi,” ujar Idris dalam acara “Sinergi Penguatan Permodalan Bagi Pelaku UMKM di Jawa Timur” yang digelar di Graha Kadin Jatim Surabaya, Kamis (22/6/2023).
Untuk persoalan peningkatan SDM dan pemasaran, Kadin Jatim juga telah melakukan pendampingan melalui berbagai program yang sudah terlaksana.
Sedangkan untuk pemasaran, di antaranya dengan memasukkan mereka di marketplace, mengikutkan di pameran dalam bentuk B to B atau melalui kunjungan antar provinsi yang selalu kami lakukan dengan Gubernur Jatim.
“Kita pasarkan produk UMKM kita ke provinsi lain,” terangnya.
Menurut Idris, ada banyak keuntungan yang diperoleh UMKM melalui kerjasama dengan Bank UMKM Jatim, diantaranya adalah kemudahan mendapatkan permodalan dengan suku bunga rendah sebesar 3 persen.
“Dari segi bunga sangat menarik, karena hanya 3 persen per tahun flat, lebih murah dari suku bunga KUR sebesar 6 persen, bahkan setengahnya. Jadi sangat membantu pelaku UMKM dengan pembiayaan murah,” jelasnya.
Ini akan menjadi satu paket dalam program peningkatan UMKM Kadin Jatim yang sebelumnya telah dilaksanakan, yaitu kurasi produk bekerjasama dengan Bank Indonesia. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 2.000 UMKM di Jatim yang sudah dikurasi dengan biaya nol rupiah.
Direktur Utama Bank UMKM, Yudhi Wahyu mengungkapkan, sinergitas permodalan dengan Kadin Jatim ini akan menjadi trigger dalam peningkatan penyerapan kredit di Bank UMKM Jatim, pemasaran dan juga pembinaan bagi UMKM.
“Program Bank UMKM Jatim dengan Kadin Jatim ini tidak hanya sinergitas permodalan, tetapi juga dari sisi pemasaran dan pembinaan. Bisa disinergikan semua karena tujuan kita untuk membantu UMKM menembus pasar, termasuk berjualan, produksinya juga bisa kita sinergikan,” kata Yudhi Wahyu.
Saat ini, lanjutnya, Bank UMKM Jatim telah mempunyai sistem yang telah dikembangkan untuk mempermudah komunitas UMKM agar bisa saling terhubung untuk memperluas pengembangan pasar mereka.
“Penting untuk memastikan kehadiran pemerintah dan perbankan untuk pejuang UMKM,” tandasnya.
Sampai bulan kemarin, realisasi penyaluran kredit Bank UMKM di Jatim sudah mencapai Rp 230 miliar atau naik 6 persen dari tahun lalu. Hingga akhir tahun pertumbuhan kredit UMKM ditargetkan mencapai 10 persen atau sekitar Rp 300 miliar.
“Kalau kami melihat animo UMKM dan kondisi ekonomi saat ini, kami optimistis akan tumbuh lebih dari 10 persen,” tandasnya.
Realisasi penyerapan kredit terbesar adalah UMKM di sektor pertanian yang mencapai 30 persen, disusul sektor perdagangan atau ritel dan UMKM.
“Bahkan NPL kami di sektor pertanian ini hanya 1 persen karena di saat pandemi, sektor pertanian justru mengalami pertumbuhan yang bagus. Sektor peternakan sempat terkena imbas MPK tetapi secara risiko masih terkendali,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Andromeda Qomariah mengatakan bahwa sinergitas permodalan UMKM dengan Kadin Jatim dan Bank UMKM Jatim adalah langkah strategis dalam meningkatkan kinerja UMKM. Terlebih kontribusi UMKM terhadap kinerja ekonomi Jatim sangat tinggi, mencapai 58,36 persen, naik signifikan dibanding tahun 2020 dan di 2021.
Pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 57,25 persen dan di 2021 naik menjadi 57,71 persen. Penyerapan tenaga kerja juga cukup besar, mencapai 96,3 persen. “Ini artinya bahwa Kadin Jatim memiliki peran strategis yang menjadi satu bagian dari kolaborasi dalam peningkatan UMKM,” ungkap Andromeda Qomariah.
Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah telah memberikan support permodalan bagi UMKM melalui berbagai program pendanaan, mulai dari program dana bergulir, maupun melalui Prokesra atau Program Kredit Sejahtera dengan suku bunga 3 persen yang telah dilaunching tahun lalu dan terus berlanjut di tahun ini.
“Tahun lalu hanya maksimal Rp 10 juta dengan masa pengembalian tenor 1 tahun. Tahun ini, setelah kami melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian, plafon kredit dinaikkan menjadi Rp 50 juta dengan tenor maksimal 3 tahun. Target tahun ini bisa mencapai Rp 450 miliar,” katanya
Untuk program ini, pemerintah provinsi Jatim telah mengalokasikan dana sebesar Rp 18,5 miliar untuk membayar subsidi bunga sebesar 9,25 persen.
“Target kami, UMKM yang terfasilitasi mencapai sekitar 13 ribu UMKM. Harapan kami, melalui program ini, aksesibility pendanaan bagi UMKM akan lebih cepat dan mudah. Sehingga target naik kelas UMKM bisa terwujud,” pungkasnya. (guh)
