MAGETAN, PETISI.CO – Pemkab Magetan, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik Netralitas ASN dan Kepala Desa/Kelurahan.
Untuk mendukung terwujudnya tatanan sistem kolektif dan demokrasi yang aman berkualitas dan optimal menjelang penyelengaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.
Pelaksanaan berlangsung di Pendopo Surya Graha turut hadir Kepala Bakesbangpol Magetan bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan sebagai narasumber dihadiri perwakilan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Magetan, Kamis (28/12/2023).
Dipaparkan Chanif Tri Wahyudi, Kepala Bakesbangpol mewakili Pj Bupati Magetan, dalam pengawasan netralitas ASN menjadi salah satu hal yang harus dikuatkan untuk memberikan SN yang profesional termasuk didalamnya kepala desa dan perangkat desa untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik.
“ASN dan perangkat desa serta apatur pemerintah desa diharapkan mampu menjaga profesionalisme untuk meningkatkan potensi birokrasi dalam melayani masyarakat dan bisa menciptakan kemandirian birokrasi tekanan dan interfensi politik yang sedang berjalan,” paparnya.
Desa menjadi salah satu subyek yang sangat dekat dengan kondisi sosial dan politik masyarakat, setiap kebutuhan bahkan konflik dan konsepsus menjadi perhatian besar bagi aparatur desa/kelurahan.
“Untuk tetap menjaga netralitas pelayanan dan etika politik yang menjadi tahapan tahapan pelaksanaan pendidikan politik yang ada saat ini,” imbuh Chanif.
Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan sebuah pelayanan agar informasi dan output yang diharapkan mampu menyentuh masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan.
“Dalam netralitas ASN Pemerintah harus memastikan dirinya bukan sebagai instrumen, Pemkab Magetan melalui Bakesbangpol berkewajiban memberikan fasilitasi proses pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat dan program program yang harus dikenal oleh masyarakat,” jelasnya.
Menjelang pemilu dan pilkada 2024 mendatang sosialisasi pendidikan politik sangat relefan untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
Kepada seluruh aparatur sipil negara pemkab Magetan menghimbau,agar menjaga dan menegakan prinsip netralitas pegawai dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemilu 2024.Serta dapat menghindari konflik kepentingan.
“Tidak melakukan praktek intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat dan tidak memihak kepada peserta pemilu dan pilkada 2024.Serta dapat mengunakan media sosial secara bijak yang menyebabkan ujaran kebencian atau berita bohong dan menolak politik uang dengan jenis pemberian bentuk apapun,” tambahnya
Sementara itu, Zaini Suryono, Kabid Poldagri Bakesbangpol Magetan dalam laporanya menyampaikan, ASN dan Kepala Desa selaku aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalanya roda pemerintahan selalu menjadi sorotan, karena posisinya strategis dan mampu mengerakan bahkan memobilisasi potensi sosial dan politik.
Banyak pelanggaran kualitas ASN terjadi menjelang pemilu dan pilkada yang disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan sesuatu,sehingga hal tersebut berimplikasi pada diskriminasi pelayanan dan mengabaikan prinsip kelembagaan konflik interest atau kepentingan pribadi.
Ada beberapa hal yang mendasar dalam muatan urgensi netralitas serta posisi strategis kepala desa yang cukup memiliki pengaruh dilingkungan masyarakat dan mampu memberikan gambaran terkait politik dan pemerintahan.
“Dengan sosialisasi ini diharapkan kepala desa dapat mendukung terwujudnya tatanan sistem kolektif dan demokrasi yang aman berkualitas dan dapat terlaksana secara optimal pada penyelengaraan pemilu 2024 mendatang,” pungkas Zaini. (pgh)
