PETISI.CO
Deklarasi Majapahit Anti Politik Uang dan Anti Politisasi SARA yang digelar Bawaslu Jatim di Hotel Majapahit
PARPOL

Bawaslu Jatim Ditantang Ubah Antre Jadi Anti Uang

Totok Hariyono: Ada Bukti, Kami Sikat

 SURABAYA, PETISI.CO – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) ditantang bisa mengubah budaya politik dari antre uang menjadi anti uang.

Apalagi, politik prakmatisme itu selalu mengiringi setiap perhelatan pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Tidak terkecuali Pilgub Jatim.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo yang didampingi Pandam V Brawjiaya Mayjen TNI Arif Rahman,  Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH dan Kajati Jatim pada Deklarasi Majapahit Anti Politik Uang dan Anti Politisasi SARA yang digelar Bawaslu Jatim di Hotel Majapahit, Surabaya, Rabu (14/2/2018).

Baca Juga :  Wartawan Banyuwangi Deklarasi Sukseskan Pemilu Damai 2019

Menurut Pak De, slogan anti politik uang mudah dibaca, namun sulit diberantas.

‘’Ini pekerjaan yang sulit. Sebagai pengawas pemilu yang menjamin Pilgub Jatim 2018 tidak diwarnai politik uang, ini merupakan tantangan bagi Bawaslu,’’ ujarnya.

Tapi Gubernur meyakinkan lembaga yang dipimpin Moch.  Amin ini tidak sendirian bekerja. Pihaknya bersama Kodam V Brawijaya, Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim siap dan senantiasa memback up Bawaslu Jatim.

Pak De Karwo emoh Pilgub Jatim diwarnai transaksi politik yang ujung-ujungnya duit. Begitu pula pada pilihan walikota maupun bupati lainnya di Jatim.

Baca Juga :  Bupati Blitar Bersama Forpimda Ajak Masyarakat Blitar Deklarasi Cinta Papua

Ditemui terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim, Totok Hariyono menegaskan, bahwa pihaknya tidak main-main menghadapi dua isu tersebut di Pilgub maupun di Pilkada di 18 daerah se-Jatim.

‘’Jangan coba-coba bermain di wilayah haram tersebut. Ada bukti, laporkan ke Bawaslu. Kami akan sikat mereka,’’ ujarnya.

Sebab, kata dia, praktik money politik mengotori dan mengengkang hak rakyat memilih pemimpinya.

Selain itu, tambahnya, mencederai marwah dan integritas demokrasi. Politik uang identik merugikan rakyat.

‘’Jangan sampai, siapa pun yang terpilih jadi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau walikota di Jatim, nantinya beurusan dengan penegak hokum, karena diduga korupsi. Apalagi tertangkap KPK. Oleh karena itu, sejak dini Bawaslu sudah mengirimkan sinyal yang teramat jelas, yakni anti politik uang dalam Pilkada serentak di Jatim,”” ujarnya. (mu)

 

Baca Juga :  Gus Ipul Lantik Pengurus Mabi, Kwartir dan LPK Gerakan Pramuka Bondowoso

terkait

Tingkatkan Soliditas Wujudkan Pilkada Aman, Tiga Pilar Bojonegoro Gowes Bareng

redaksi

Adu Visi di Debat Publik Pilkada Bondowoso 2018

redaksi

KPUD Banyuasin Gelar Debat Publik Tehap Kedua Paslon Bupati Banyuasin

redaksi
Open

Close