SURABAYA, PETISI.CO – Sekitar 800 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga melanggar netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Dari jumlah tersebut, yang terbukti melanggar 600 orang, 200 orang sudah ditindaklanjuti dan sisanya masih dibekukan.
“Yang terbukti 600 orang, 200 orang sudah ditindaklanjuti dan sisanya masih dibekukan,” kata Kepala BKN Pusat, Bima Haria Wibisana kepada wartawan usai menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Heru Purwaka sebagai Kepala Kantor Regional II Penyelenggara BKN Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (16/11/2020).
Dijelaskan, pelanggaran yang dilakukan ASN ini mulai dari posting di media sosial mendukung pasangan calon tertentu. Kemudian ada juga yang sering memberikan like pada paslon tertentu, bahkan ada yang datang pada kampanye.
ASN yang sudah terbukti melanggar tersebut, data Pegawai negeri Sipil (PNS) nya akan diblokir. Dengan harapan bisa memberikan efek jera. “Kami berharap ini jangan sampai melakukan hal ini,” ucapnya.
Pihaknya memastikan terus melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Pengawasan dilakukan bersama Bawaslu, Kemenpan RB, Kemendagri, dan KASN.
“Kami ingin netralitas bukan hanya dalam hal pilkada tapi juga untuk pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat,” katanya.
Terkait pelantikan Kepala Kantor Regional II Penyelenggara BKN Surabaya, Bima mengatakan, rotasi jabatan ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Pejabat yang baru harus melakukan perbaikan dan menjaga hal yang baik yang sudah dilakukan pejabat yang lama.
“Pekerjaaan Rumah (PR) pejabat yang baru sangat banyak, karena kita baru menyelesaikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan harus selesai tahun ini,” paparnya.
Heru Purwakan dilantik dan dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Regional II Penyelenggara BKN Surabaya oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia menggantikan Tauchid Djatmiko yang kini menjabat Kepala Kantor Regional III BKN Bandung.
Gubernur Khofifah sangat mengucapkan selamat kepada Kepala Kantor Regional II Penyelenggara BKN Surabaya. Dia mengapresiasi program BKN yakni melakukan format Computer Assisted Test (CAT) merupakan cara transparansi positif untuk melakukan rekrutmen.
“Jadi baik keluarga maupun peserta CPNS bisa mengetahui hasilnya langsung. Kami melakukan format yang bersering dengan ini dalam melakukan assesment,” ujar mantan Menteri Sosial ini. (bm)
