SURABAYA, PETISI.CO – Badan Pemenangan Pusat (BPP) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menantang kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin, KPU dan Bawaslu untuk melakukan sumpah mubahalah. Tantangan itu diajukan setelah BPP banyak menemui kecurangan dalam Pilpres 2019.
Tantangan itu, diucapkan salah satu ulama pendukung Prabowo-Sandi, KH Solachul Aam Wahib Wahab atau Gus Aam kepada wartawan usai acara Tasyakuran Pemenangan Prabowo-Sandi di Gayungsari Surabaya, Jumat (3/5/2019). Gus Aam sendiri merupakan cucu salah satu pendiri NU, KH Wahab Hasbullah.
“Mubahalah itu kita yang inginkan ke KPU, ke Bawaslu kita akan minta. Sebelum kita melakukan penghitungan, kita akan melakukan mubahalah tadi. Pihak kita melakukan itu, pihak KPU melakukan itu, bawaslu melakukan itu,” kata Gus Aam.
Mubahalah merupakan sumpah di bawah atau memegang Al Quran, sembari memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau dusta. Hal ini untuk mencari bukti kebenaran salah satu pihak.
Menurut Gus Aam, mubahalah ini tak jauh berbeda seperti sumpah yang dilakukan Sugi Nur Raharja, alias Gus Nur belakangan ini. Namun, untuk yang mensumpah, bukan orang sembarangan. Tetapi harus kiai atau ustadz yang ahli di bidang agama.
“Dia harus memegang alquran, dia di sumpah. Yang menyumpah harus kiai yang mengerti, yang ahli dibidang itu. Bukan sembarangan orang sehingga nanti betul-betul akan menemukan kebenaran,” tuturnya.
Untuk resikonya, Gus Aam menyebut sumpah mubahalah ini tak main-main. Jika ada yang berbohong atau tak menepati sumpah itu, pihak tersebut pasti akan dilaknat oleh Allah.
“Kalau sumpah itu dilakukan dengan syariat islam, itu pengaruhnya besar. Kalau kita yakin, ya keyakinan akan tambah. Resikonya, kalau dia bohong ya nanti dia akan dilaknat oleh Allah,” jelasnya.
Saat ditanya kapan hal ini akan dilakukan, pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina BPP Prabowo-Sandi di Jatim ini mengaku keputusannya memang sudah ada. Namun, pihaknya masih melakukan sosialisasi.
“Sebenarnya keputusan sudah ada. Hanya tinggal kita mensosialisasi ke masing-masing teman-teman yang ada di kabupaten. Misalnya, di Sampang. Itu kita sudah tahu mana saja tinggal informasikan,” katanya.
Gus Aam memberi contoh pihaknya sempat mencoba hal ini di Madura. Namun, keinginanya itu ditolak, lantaran pihak KPU tak berkenan melakukan hal tersebut.
“Kemarin kita minta di Sampang, tapi gak tahu dilaksanakan atau tidak. Orang-orang KPUnya gak ada yang mau, karena ini gak main-main,” ungkapnya. (bm)
