BONDOWOSO, PETISI.CO – Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, menyampaikan, bahwa tantangan ke depan semakin meningkat. Hal tersebut, disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2023, dengan mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat’.
Menurut Salwa Arifin, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso, Nomor 1 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, visi Kabupaten Bondowoso adalah, Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam Bingkai Iman dan Taqwa (Melesat), dengan misi, Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan. Melestarikan lingkungan sebagai unggulan kompetitif.
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah partisipatif dan inovatif. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul.
“Misi tersebut merupakan cita-cita Pemkab Bondowoso, guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi tantangan persaingan dengan Kabupaten sekitar, yang dijabarkan ke dalam langkah-langkah strategis dalam RKPD dengan program dan kegiatan yang di Musrenbangkan hari ini. Kemudian selanjutnya akan menjadi rujukan dalam perencanaan penganggaran pada APBD 2023,” ujarnya.
Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini telah membuat kondisi sosial ekonomi sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi dari 5,30 pada tahun 2019, turun menjadi 1,36 persen di tahun 2020.
Seiring dengan masifnya penanganan Covid-19, pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,49 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 66,59 persen.
“Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM, tidak diikuti dengan membaiknya penurunan kemiskinan dan penganggaran. Sebab, pada tahun 2021 kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mencapai 14,73 persen dan pengangguran 4,46 persen,” kata orang nomor satu di Bondowoso itu.
Dengan tantangan ini, lanjut Salwa, kedepan makin meningkat karena selain permasalahan tersebut, terdapat kewajiban daerah yang memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kewajiban yang lain, adalah sinergi pembangunan Kabupaten dengan provinsi dan Nasional. Seperti pelaksanaan Perpres Nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis, dan lintas selatan, serta penanganan Stunting dan program sinergitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” urainya.
Untuk itu, pada tahun 2023 pembangunan Kabupaten Bondowoso mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat’ yang diselaraskan dengan tema pembangunan provinsi Jawa Timur dan tema Nasional.
Secara makro target pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai sebesar 4,00 persen. Persentase penduduk miskin 13,00 persen. Tingkat pengangguran terbuka 1,86 persen. Indeks Gini 0,28 persen dan IPM 67,47 persen.
Upaya Pemkab Bondowoso untuk mencapai target tersebut, adalah dengan memprioritaskan pembangunan pada meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, nilai lebih industri pengelolaan, perdagangan, pariwisata, koperasi, dan usaha skala mikro, meningkatkan realisasi penanaman modal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat.
Kemudian, meningkatkan penataan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran masyarakat, penduduk miskin, meningkatkan kepedulian sosial. Mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana. Meningkatkan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut, akan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah di tahun 2023. Pendapatan daerah diperkirakan sama dengan tahun 2022, dengan belanja wajib dan mengikat meningkat sehingga kekurangan pendanaan.
“Kekurangan pendanaan ini, akan di usulkan ke pemerintah pusat (APBN), Pemprov (APBD Prov), pihak donor, maupun pihak swasta melalui CSR, sehingga target-target yang diharapkan dapat tercapai,” ungkapnya.
Melalui kesempatan ini, kami sampaikan harapan kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bakorwil pemerintahan pembangunan di Jember untuk senantiasa memberikan arahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2023.
“Demikian pula harapan yang sama kepada semua pihak, DPRD Bondowoso, Jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua stakeholder terkait untuk terus dapat bersinergi, berkoordinasi serta bekerja sama dengan Pemkab Bondowoso,” tandasnya.
Hadir dalam Musrenbang tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, Jajaran Forkopimda, Asisten I, Kepala OPD dan camat. (tif)
