MADIUN, PETISI.CO – Di ruang rapat DPRD Kab. Madiun, Kamis (22/4) berlangsung Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir TA 2020. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD, Fery Sudarsono, dihadiri anggota DPRD, dari ekskutif selain Bupati Madiun H. Ahmad Dawami hadir juga Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto dan sejumlah pimpinan OPD.
Sidang diawali pembacaan keputusan DPRD terkait rekomendasi DPRD Kab. Madiun terhadap LKPJ Bupati Madiun TA 2020 yang disampaikan oleh Ketua Komisi A, Hari Purwadi sebelum akhirnya keputusan wakil rakyat itu diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Madiun.
Bupati Madiun dalam pidatonya menjelaskan, pada situasi pandemik covid-19, Pemkab Madiun telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan harmonisasi kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta peran masyarakat dan dunia usaha yang dapat digambarkan dalam capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2020 sebagai berikut:
- Indeks rasa aman, dengan skor 69,98 termasuk dalam kategori aman.
- Indeks reformasi birokrasi, dengan skor 70,55, meningkat 0,10 poin dari tahun 2019 dengan kategori baik.
- Angka pertumbuhan ekonomi, mengalami kontraksi dari 5,42 % pada tahun 2019 menjadi (-) 1,69% sebagai dampak pandemi covid-19. Penurunan tersebut masih rendah dibanding provinsi Jawa Timur sebesar (-) 2,39%.
- Indeks pembangunan manusia (IPM), sebesar 71,73 termasuk dalam kategori tinggi dan melebihi angka IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 71,71.
- Indeks kesalehan sosial dengan skor 61,90 termasuk dalam kategori baik.
Pemkab Madiun sangat berterimakasih dan mengapresiasi rekomendasi DPRD yang merupakan implementasi tugas dan wewenang DPRD sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan.
“Kami ucapkan rasa terima kasih atas apresiasi DPRD atas kinerja pemerintah Kabupaten Madiun selama ini,” ujar Bupati Madiun, Ahmad Dawami.
Menurut Bupati Madiun, Rekomendasi ini sebagai catatan strategis terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama 2020. Rekomendasi juga sebagai bentuk dukungan dan partisipasi legislatif demi terwujudnya Kab. Madiun yang “Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”.(adv/iya)
