Surabaya, petisi.co – Komisi A DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini diberikan menyusul kekhawatiran akan potensi masalah yang mungkin timbul, seperti kejadian keracunan makanan yang pernah terjadi di daerah lain.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang akrab disapa Cak Yebe, menegaskan pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan dalam program MBG. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” ujar Cak Yebe, pada Senin (29/9/2025).
Cak Yebe juga menekankan perlunya tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar semua pihak terkait tidak menutup mata jika menemukan indikasi pelanggaran SOP di lapangan.
“Tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” tegasnya.
Selain memastikan distribusi tepat waktu, tim SPPI juga berperan sebagai pengawas dan edukator. Mereka bertugas memberikan edukasi gizi kepada masyarakat dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman.
Cak Yebe juga meminta Pemkot Surabaya untuk belajar dari pengalaman daerah lain yang mengalami masalah dalam program MBG, termasuk kasus keracunan siswa. Ia mendorong agar pengawasan diperkuat sejak awal untuk mencegah hal serupa terjadi di Surabaya.
“Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” katanya.
Untuk memantau kesehatan siswa penerima MBG, Cak Yebe mengusulkan pelibatan dinas kesehatan melalui puskesmas setempat. Selain itu, tim psikologi dari perguruan tinggi juga dapat dilibatkan untuk memantau perkembangan mental siswa.
“Libatkan puskesmas untuk monitoring kesehatan dan akademisi yang punya fakultas psikologi maupun pendidikan. Ini agar perkembangan siswa penerima MBG bisa dipantau dengan baik,” usulnya.
Cak Yebe mengungkapkan pengalamannya melakukan uji coba program MBG di SDN Kedurus 1 selama sebulan dengan biaya pribadi. Dalam uji coba tersebut, ia melibatkan tenaga medis dan tim psikologi dari akademisi untuk memantau 330 siswa.
“Dari pengalaman itu, saya melihat pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan dinas terkait. Kunjungan berkala minimal seminggu sekali secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa dugaan keracunan makanan dalam program MBG bisa dipicu oleh banyak faktor. Namun, kunci utamanya tetap pada sistem pengawasan yang menjadi tanggung jawab SPPG dan SPPI.
Cak Yebe mengajak Pemkot Surabaya dan masyarakat untuk melakukan evaluasi sejak dini agar kejadian serupa tidak terjadi. Ia berharap program MBG di Surabaya dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi siswa.
“Mumpung durung kedaden nang Suroboyo, ayo dievaluasi bareng. Tidak ada salahnya menerima masukan dari masyarakat demi kebaikan program ini,” pungkasnya. (joe)
