MALANG, PETISI.CO – Menyikapi munculnya suspect penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Drs. Budi Santosa Kepala Pelaksana BPBD Jatim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batu gelar dialog dengan pemilik sapi bertempat di Koperasi Susu Sae Pujon, Kab. Malang, Rabu (20/7/2022).
Kasi Ops Korem 083/Bdj, Mayor Inf Galih Sakti Pramudyo mendampingi Kasdam V/Brw Brigjen TNI Piek Budyakto, SH, MH dalam acara dialog tersebut.
Dalam dialog itu, Drs. Budi Santosa Kepala Pelaksana BPBD Jatim menyampaikan Lonjakan kasus PMK itu terjadi secara signifikan dalam bulan ini, sehingga patut menjadi kewaspadaan bersama.
Menurut Budi Santosa, upaya pencegahan supaya kasus PMK tidak masuk telah dilakukan sejak awal, dengan melakukan pengetatan di titik-titik check point yang menjadi pintu lalu lintas sapi dari kabupaten/kota lain.
PMK pada hewan ternak, bukan termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Penyakit itu hanya menular pada hewan ternak terutama yang berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir mengkonsumsi daging.
Adapun hewan ternak yang terdeteksi suspect PMK langsung dilakukan karantina untuk dilakukan pengobatan. Penyakit PMK yang disebabkan virus itu memiliki masa inkubasi atau masa sejak hewan tertular sampai timbul gejala penyakit antara 2-14 hari.
“Mekanisme penyemprotan tidak petugas yang keliling karena ini juga rawan penularan. Sesuai kesepakatan kepala desa dan kasus peternak wajib menyemprot sendiri-sendiri dengan pengawasan,” imbuhnya.
DKPP telah membagi desinfektan untuk penyemprotan kepada seluruh sapi. Kemudian untuk untuk sapi yang sakit telah diobati oleh dokter hewan.
Kasdam V/Brw, Brigjen TNI Piek Budyakto, SH, MH, selama ini jajaran Kodam V/Brw menyampaiakan bahwa Jajaran Kodam V/Brw sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan sekaligus update data terkait kondisi hewan ternak yang ada di Wilayah Jawa Timur.
Termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan adanya penyakit PMK. Sekaligus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para peternak dan pemilik sapi dalam menangani penyakit PMK.
“Apalagi tidak semua peternak itu memahami secara jelas apa sih sebenarnya PMK ini. Dan bagaimana cara mengatasinya,” ujarnya
Lebih lanjut, Kodam V/Brawijaya siap membantu dan mengawal kebijakan pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi penyakit mulut pada hewan.
“Penting membuat regulasi internal maupun eksternal dalam rangka menjadi landasan hukum serta memastikan kejelasan tupoksi. Sekaligus memperjelas pola jika kejadian PMK terjadi kembali,” katanya.
Masalah PMK ini, lanjut Kasdam V/Brw, harus terus menjadi perhatian semua pihak karena memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. (cah)
