Surabaya, petisi.co – Debat terakhir Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024 di Grand City, Surabaya, Senin (18/11) malam, jadi ajang “serangan” terhadap pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur yang lain.
Lagi-lagi Paslon incumbent, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak diserang. Salah satu paslon yang menyerang Khofifah-Emil, yaitu Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Keduanya adalah Paslon nomor urut 1.
Namun, Khofifah-Emil tak terpancing emosinya untuk balik menyerang. Keduanya tenang menghadapi kritik tajam lawannya itu. Bahkan, Khofifah-Emil memamerkan keberhasilan selama lima tahun memimpin Jatim.
“Pada masa kepemimpinan kami bersama mas Emil, pembangunan infrastruktur semakin berkemajuan dan telah membangun inter konektivitas antara Indonesia bagian barat dan bagian timur,” kata Khofifah.
Bahkan, tegasnya, Jatim dipercaya pemerintah pusat untuk mengelola sendiri dua pelabuhan. Yaitu Pelabuhan Udara Abdurrahman Saleh dan Pelabuhan Laut di Probolinggo. Semua itu tak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. “SDM Jatim memang luar biasa,” ucapnya
Lebih lanjut Khofifah menuturkan jika Jatim juga memiliki Bus Trans Jatim yang saat ini berjumlah lima koridor dan akan terus bertambah serta diperluas hingga Gerbang Kertasusila Plus. Yaitu Malang Raya, Madiun Raya dan Jember Raya.
Pada kesempatan yang sama, Emil juga menjelaskan posisi Jatim sebagai penggerak ekonomi nasional dengan 22 persen lebih kontribusi pada industri manufaktur. “Jatim juga sebagai lumbung pangan, pusat industri dan pusat perdagangan nasional,” tegasnya.
Dalam debat itu, cagub Luluk melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Jatim. Salah satunya, terkait salah satu proyek di pesisir Surabaya yang dinilai menghalangi proses integrasi tata ruang wilayah. “Ironisnya, tata ruang ditabrak oleh proyek di pesisir Surabaya, dan gubernur petahana diam saja,” kata Luluk.
Luluk menyoroti pentingnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa proyek pesisir yang dibiarkan begitu saja menunjukkan lemahnya pengawasan dari gubernur saat ini.
“Yang perlu kita lakukan adalah memetakan wilayah dan potensi-potensi lokal di masing-masing daerah sehingga ketika ada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 terkait kawasan ekonomi di Jawa Timur, kita semua bergerak menuju arah yang sama,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa wilayah yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat masalah integrasi tata ruang. Di Ngawi, misalnya, Luluk menekankan pentingnya menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat agroindustri dan agroforestri, sejalan dengan perannya sebagai pusat pertanian.
Sementara itu, di Madura, ia menyoroti perlunya pengembangan ekosistem halal dan peningkatan sektor garam serta jagung untuk menopang kedaulatan pangan di kawasan tersebut.
“Contoh lainnya adalah bagaimana memastikan Madura menjadi pusat halal, termasuk memperkuat ekosistem terkait garam dan jagung sehingga mendukung ketahanan pangan Jawa Timur,” lanjut Luluk.
Debat pamungkas ini mengambil tema ‘Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia’. (bm)
