SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) di Jatim memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Gubernur Khofifah usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 secara virtual yakni melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4/2020).
Untuk itu, menurut Khofifah, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jatim. Hal ini senada dengan tema Musrenbang kali ini.
“Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal,” ujarnya.
Melihat dampak tersebut, Pemprov Jatim berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Diantaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (social safety net).
Selain itu, APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak Covid-19, melalui efisiensi Belanja Daerah yang bersumber dari PAD, DBHCHT, DAK Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah.
Sebagian dari realokasi anggaran tersebut akan turut diimplementasikan melalui penyaluran ke Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. “Upaya refocusing dan realokasi ini kami harapkan diikuti oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Jatim,” tandasnya.
Ia mencontohkan dari pajak kendaraan bermotor dilakukan penundaan yang menyebabkan pandapatan asli daerah (PAD) berkurang sebanyak Rp 2 triliun. Kalau PAD berkurang sebanyak itu, maka akan berdampak terhadap stimulasi ekonomi bagi mereka yang diberikan ruang untuk menunda pembayaran pajak.
“Relaksasi harus diberikan lembaga-lembaga pembiayaan seperti leasing dan pegadaian. Sebagian besar sudah memberikan relaksasi tapi masih ada juga yang melapor ditagih oleh leasing. Sebenarnya ini tidak harus terjadi, seharusnya perusahaan pembiayaan ini berseiring,” paparnya.
Kemudian 9,7 juta pelaku UMKM harus diberikan bantuan sosial dan ekonomi. Sehingga ketika Covid-19 sudah selesai para pelaku UMKM ini tidak lemas. “Ini harus dilakukan penyiapan yang lebih sistemik. Kami sudah meminta BPD Jatim untuk melakukan pelapisan terhadap UMKM,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mendukung rencana perubahan RKPD 2021 oleh Pemerintah pusat ke Daerah yaitu Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwista, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional.
“Kami memberikan beberapa pokok pikiran dari DPRD Jatim, yaitu pertama ketahanan pangan. Jatim ini baper stok bahan pokok di Jatim dan nasional, akan tetapi harga gula mencapai Rp 18.500. Maka menurut saya pentingnya Jatim sebagai daerah ketahanan pangan,” katanya.
Musrembang yang digelar secara virtual ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Nara sumber yang hadir antara lain staf ahli Bappenas serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Hadir pula Wakil Gubernur Jatim, Wakil Ketua DPRD Prov.Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada II, Kajati Jatim, Kalan BI Jatim, Sekdaprov Jatim, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Surabaya, Ketua KADIN Jatim, dan Kepala BPS Jatim. Musrenbang ini juga diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-Jatim melalui video conference. (bm)
