PADANG, PETISI.CO – Ketua Umum DPP Dr. Ir. Gulat ME Manurung menghadiri dan membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatera Barat digelar selama 3 hari Jumat – Minggu (1-3/07/2022) di Premiere Grand Zuri Padang.
Hadir dalam acara ini Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Ketua DPRD Prov. Sumatera Barat, Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat Medali Emas Manurung MP, CIMA, Bupati Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok Selatan Dharmasraya dan Bupati Sijunjung Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat.
Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Ketua GAPKI Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat, Ketua GAPKI Provinsi Sumatera Barat, Pembina dan Penasehat DPW Apkasindo Sumatera Barat Pengurus DPW Apkasindo dan DPD se-Sumatera Barat.
Jufri Nur SE MM, Ketua DPW menyampaikan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 9 (sembilan) provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yang memberikan kontribusi 3,08% terhadap total produksi kelapa sawit nasional, dengan total produksi tanaman sawit di Sumbar sebesar 681.431,79 ton dengan luas perkebunan kelapa sawit 249.518,69 ha dengan luasan kebun rakyat sebesar 67,42 %.
“Dapat kita bayangkan banyaknya tenaga kerja dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari komoditi yang satu ini. industri kelapa sawit menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta tenaga kerja. Sektor perkebunan menyumbang sebesar Rp 426 T bagi PDB Nasional dan lebih separuhnya berasal dari subsektor perkebunan kelapa sawit yakni sebesar Rp 260 T. Adanya peningkatan NTP (nilai tukar petani) menandakan adanya peningkatan daya beli masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan pekerja perkebunan kelapa sawit. Untuk itulah keberpihakan pemerintah terhadap industri kelapa sawit terutama perkebunan sawit rakyat sangat dinanti oleh para pekebun,” ujar Jufri.
Dr. Gulat Medali Emas Manurung MP, CIMA menyampaikan Kami terus berjuang mengkomunikasikan kepada Pak Jendral Moeldoko dan Pak Luhut terkait dengan terjunnya harga TBS Petani sawit akibat dari beban Pajak TBS petani.
Pada saat ini yaitu DMO, PMO, FO agar dicabut oleh Presiden Jokowi Karena hal tersebut merupakan akar masalah Jebloknya harga TBS di tingkat Petani.
“Apkasindo meminta Kepada Presiden Jokowi untuk mengembalikan Pajak potongan eksport CPO seperti Semula yaitu Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) Saja, tidak perlu ditambah, dan kebijakan ini kalau dilaksanakan maka harga TBS Petani akan berangsur Normal, di samping itu Korporasi Juga akan segera melepas Stok CPO nya untuk ekspor dan tangki timbun mereka Kosong dan Pabrik akan terus membeli TBS Petani, kalau iklim ini bisa di ciptakan dalam ekosistim industri Sawit secara timbal balik Saling menguntungkan maka pada gilirannya Kesejahteraan Petani Kelapa sawit akan segera dapat diwujudkan,” tegas Gulat menutup keterangan. (gus)
