TKD Seluas 11 Hektar Disewakan Rp 116 Selama Satu Tahun Tanpa Musdes
BONDOWOSO, PETISI.CO – Diduga menyewakan tanah bengkok milik desa atau Tanah Kas Desa (TKD), seorang Pj Kades Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, menjadi perbincangan hangat.
Mengapa begitu, dia menyewakan TKD seluas 11 Hektar dengan nominal Rp 116 juta, tanpa Musyawarah Desa (Musdes).
Di onfirmasi, melalui telepon selulernya, Pj Kades Nogosari, Abdus Salam, membenarkan jika dirinya telah sewakan lahan TKD selama satu tahun.
“Bukan hanya saya sendiri yang menerima (uang sewa TKD red-), tapi semua perangkat desa. Dari Rp. 116 juta itu dibagikan sebesar Rp 2,5 juta untuk perangkat dan sisanya ada di Sekdes. Saya tidak pegang,” ungkapnya.
Sementara itu, Chairul Umam sebagai Kades terpilih di Desa Nogosari, mengaku, sampai saat ini belum menerima komitmen dari Pj Kades.
“Saya tidak akan menerima konsekuensi pembagian hasil TKD tersebut sampai masalah ini terselesaikan,”sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yulianti, menyayangkan atas tindakan PJ Kades Nogosari yang menyewakan lahan TKD diluar wewenang jabatan.
Menurutnya, atas dasar tersebut, kebijakan Pj Kades itu tidak sesuai regulasi.
“Kalau alasannya untuk gaji atau tunjangan perangkat, itu sudah ada dari APBD. Jika hanya dipinjam untuk tunjangan gaji perangkat itu boleh. Tapi, apapun alasannya jika disewakan melampaui tenggang waktu saat dia menjabat itu salah,” katanya.
Harusnya, Pj Kades itu bisa menyewakan maksimal hanya 6 bulan sesuai masa jabatan bukan satu tahun. Jadi, pada saat serah terima dengan kades yang baru, maka posisi TKD harus sudah dalam keadaan Free atau tidak disewakan.
“Penyewaan TKD itu sebenarnya harus melalui Musdes yang disetujui BPD. Jika tidak, maka itu salah. Namun, sekarang itu menjadi tanggung jawab Camat. Biar nanti saya tindak lanjuti,” pungkasnya. (tif)
