Digitalisasi Pajak Surabaya Jadi Contoh bagi Sidoarjo

oleh -112 Dilihat
oleh
Kunker Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati bersama jajaran ke Ruang Sidang Wali Kota Surabaya

Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pajak daerah. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati bersama jajaran ke Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (8/1/2026).

Rombongan disambut langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang memaparkan berbagai kebijakan strategis Pemkot Surabaya, mulai dari pengelolaan anggaran berbasis data hingga digitalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam paparannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, melainkan harus berlandaskan data yang akurat dan terintegrasi.

“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Data adalah kunci. Kita harus tahu berapa jumlah rumah, kepala keluarga, warga usia produktif yang belum bekerja, hingga anak usia sekolah yang belum sekolah,” tegasnya.

Menurut Eri, kesamaan dan ketepatan data menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong penerapan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang disandingkan dengan data BPS, serta menelusuri setiap ketidaksesuaian data hingga tingkat lapangan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Eri menekankan bahwa tingginya serapan anggaran bukanlah indikator keberhasilan. Ukuran utama justru terletak pada output dan outcome yang dirasakan masyarakat.

“Penyerapan anggaran bukan prestasi. Prestasi itu kalau program menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.

Prinsip tersebut diterapkan sejak tahap perencanaan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyesuaikan program dengan kemampuan pendapatan per triwulan. Tim anggaran diberikan kewenangan penuh untuk menggeser atau menunda kegiatan OPD demi menjaga prioritas pembangunan dan stabilitas fiskal.

Pemkot Surabaya juga melakukan inovasi pengadaan barang dan jasa melalui kontrak payung dan lelang per item. Skema ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus menutup celah penyimpangan.

“Dengan sistem ini, harga bisa ditekan signifikan dan anggaran yang dihemat dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Di sektor pendapatan, Eri memaparkan keberhasilan digitalisasi pajak daerah, khususnya rumah makan dan hotel. Seluruh transaksi tercatat secara digital dan terkirim langsung ke server Pemkot Surabaya secara real time.

“Potensi pajak yang sebelumnya sekitar Rp70 miliar, kini bisa mencapai Rp109 miliar,” ungkapnya.

Mulai 2026, sistem tersebut akan dioptimalkan penuh menggunakan server dan aplikasi yang dikelola sendiri oleh Pemkot Surabaya. Meski investasi server mencapai hampir Rp1 miliar, Eri menyebut hasilnya sepadan karena dalam tiga bulan terakhir penerimaan pajak melonjak hampir Rp100 miliar.

“Pemerintah hidup dari pajak. Sistem digital ini bukan alat penindakan, tapi bukti kejujuran,” tegasnya.

Digitalisasi juga diterapkan pada pengelolaan parkir. Mulai 2026, seluruh titik parkir diarahkan menggunakan sistem non-tunai, tanpa menghapus opsi pembayaran tunai. Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Bank Jatim untuk menyiapkan gate system dan alat pencatat parkir digital.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau pendapatan riil juru parkir. Jika penghasilannya masih di bawah upah minimum, intervensi dilakukan melalui program pemberdayaan keluarga.

“PAD harus berdampak langsung, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan IPM, hingga pertumbuhan ekonomi,” kata Eri.

Sementara itu, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan amanat langsung Bupati Sidoarjo.

“Kami ditugaskan untuk belajar langsung ke Surabaya, terutama pengelolaan manajemen proyek dan logistik agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar OPD,” ujarnya.

Fenny menilai efisiensi birokrasi di Surabaya sangat menonjol, termasuk kemampuan ASN dalam mengelola beban kerja yang tinggi secara profesional.

“Kami ingin menanamkan budaya kerja disiplin kepada ASN Sidoarjo, bahwa kenyamanan bekerja harus dibarengi tanggung jawab besar, sebagaimana yang diterapkan di Surabaya,” pungkasnya. (dvd)

No More Posts Available.

No more pages to load.