SURABAYA, PETISI.CO – Keputusan Rapat Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 terus menuai polemik.
Banyak pihak meminta agar keputusan tersebut dikaji ulang. Di Jawa Timur (Jatim), Forum Muda Demokrasi (FomDem) Jatim juga ikut angkat bicara. Mereka meminta agar keputusan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 untuk dipertimbangkan kembali.
“Hingga saat ini pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Justru di beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Jatim, angka positif ini masih terus meningkat, sehingga bila tahapan Pilkada ini dimulai kembali, khawatir justru penyebaran Covid-19 semakin meluas,” kata Direktur FOMDEM Jatim, Rusman Hadi dalam rilisnya kepada petisi.co, Rabu (3/6/2020).
Sebab, kata pria yang akrab disapa Rusman ini, tahapan Pilkada serentak sangat memungkinkan ada interaksi antar penyelengara. Kemudian antara penyelenggara dengan masyarakat, seperti verifikasi dukungan calon perseorangan.
Nah, interaksi dalam tahapan Pilkada itu tidak mungkin semua virtual, semua online. Ada yang harus tatap muka juga pastinya.
“Kalaupun mengkuti protokol kesehatan belum tentu itu aman dari penyebaran Covid-19. Jangan sampai nanti di Jatim misalnya muncul klaster baru, klaster penyelenggara pemilu, semoga ini tidak terjadi,” ujarnya.
Meski sebentar lagi Pemerintah juga akan menerapkan New Normal, lanjutnya belum menjadi jaminan angka penyebaran Covid-19 akan menurun. Saat ini, kita bisa lihat di Jatim beberapa daerah yang memberlakukan PSBB masih mengalami peningkatan.
“Apalagi nanti tambah memberlakukan New Normal. Kalau masyarakatnya tidak benar-benar patuh dengan protokol kesehatan, bisa berbahaya pada penyebaran Covid-19,” tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim ini.
Atas dasar itulah, Rusman berharap Pemerintah melakukan kajian ulang dan lebih serius soal pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Sebab bagi kami, nyawa rakyat Indonesia lebih penting dari sekedar pelaksana Pilkada serentak,” pungkas aktivis asal Sumenep Madura ini. (bm)
