SURABAYA, PETISI.CO – Dilansir dari cnbcindonesia.com pada September (28/9/2022), Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah telah mengedok jenis baru Barang Kena Cukai (BKC). Yakni, cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan plastik yang akan masuk dalam RUU APBN 2023.
Jenis baru BKC itu adalah ekstensifikasi cukai yang dilakukan untuk optimalisasi pendapatan cukai. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memertimbangkan aspek kesehatan; resiko diabetes, serta aspek lingkungan; plastik yang merupakan salah satu sampah terbanyak di dunia.
Menurut Dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), Dr Ernawaty drg M Kes kebijakan tersebut merupakan langkah bagus. “Itu (kebijakan. Red) sangat pro kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Erna mengatakan bahwa isu makanan minuman manis dan limbah plastik itu tidak hanya terjadi Indonesia, melainkan menjadi isu global. Itu ditunjukkan dari penerapan kebijakan serupa di Meksiko dan Chile sejak 2014 serta di Inggris sejak 2018.
Dalam penelitian yang ia rujuk bahwa adanya pajak dapat memengaruhi konsumsi tidak sehat dan menurunkan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).
“Namun demikian, menurut saya pendekatan yang diambil pemerintah harus dari banyak aspek. Regulasi pajak merupakan intervensi dari hulu, dan akan lebih baik lagi kalau intervensi hilir juga terus menerus dilakukan. Intervensi hilir yang dimaksud adalah kampanye dan pendidikan kesehatan bagi segala lapisan masyarakat,” ucapnya.
Menurut Erna salah satu penyebab konsumsi MBDK yang tinggi adalah kebiasaan masyarakat kita sejak dulu.
“Sudah lama sektor kesehatan mengedukasi masyarakat untuk tidak menambahkan gula pada susu yang diberikan pada anak misalnya. Atau adanya anggapan sebagian orang kalau tidak minum manis akan lemas dan sebagainya. Hal ini kemudian menyebabkan preferensi konsumsi masyarakat terhadap MBDK,” katanya.
Ragam demografi masyarakat Indonesia adalah tantangan pemerintah untuk menangani isu kesehatan dan lingkungan itu. Menurut Erna, saat ini edukasi serta kampanye kesehatan via media sosial pada masyarakat sangat perlu dilakukan.
“Selain itu pendekatan regulasi sangat penting, tidak hanya pajak tapi juga mungkin subsidi untuk makanan sehat, serta penegakan disiplin pelabelan bagi produsen,” tutupnya. (cah)
