Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat layanan penyelamatan darurat melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Sepanjang Januari hingga November 2025, tercatat 2.306 insiden evakuasi berhasil ditangani. Data tersebut menunjukkan betapa luasnya cakupan layanan Damkar Surabaya sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat.
Dari total kasus tersebut, evakuasi hewan masih mendominasi dengan 1.424 kejadian, disusul evakuasi manusia 358 kasus, kendaraan 137 kasus, objek alam 231 kasus, objek lainnya 163 kasus, serta bangunan 3 kasus.
Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini Sevriani, mengungkapkan bahwa lonjakan tertinggi terjadi pada November 2025 akibat cuaca ekstrem. Curah hujan yang tinggi tidak hanya memicu banjir di sejumlah titik, tetapi juga menyebabkan hewan liar seperti ular dan biawak berpindah ke permukiman warga untuk mencari tempat lebih aman.
“Air yang naik memaksa hewan-hewan keluar dari habitat alaminya. Ini yang membuat permintaan evakuasi meningkat dan langsung kami tangani,” jelas Laksita Rini, Selasa (9/12/2025).
DPKP Surabaya selama ini dikenal sebagai instansi yang melayani beragam kebutuhan darurat masyarakat. Selain menangani kebakaran dan banjir, petugas juga kerap membantu evakuasi yang sifatnya unik, mulai dari melepas cincin yang tersangkut di jari warga menggunakan gerinda potong, membantu ibu hamil yang ingin anaknya ‘didoakan’ petugas Damkar, hingga memangkas rambut warga berkebutuhan khusus yang hanya merasa nyaman ditangani tim DPKP.
Dalam menjalankan layanan, DPKP menerapkan standar kecepatan respons yang sama dengan kebakaran, yakni 6,5 menit sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sistem ini dimungkinkan dengan pengiriman petugas terdekat menggunakan kendaraan ringan, termasuk sepeda motor, segera setelah laporan masuk melalui call center 112.
Laksita Rini menegaskan bahwa sebagian laporan memang berada di luar kewenangan Damkar. Namun prinsip pelayanan humanis tetap dijaga. “Meski bukan domain kami, petugas tetap berupaya membantu selama memungkinkan dan tidak berbahaya.”
Memasuki tahun 2026, DPKP fokus pada peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan rutin, pemetaan wilayah, serta penguatan SOP agar standar respons cepat tetap terjaga. Selain itu, DPKP juga mendorong partisipasi warga dengan merencanakan pelatihan evakuasi mini di tingkat wilayah.
“Pelatihan ini bertujuan memberdayakan masyarakat menghadapi insiden ringan, seperti evakuasi ular kecil, sehingga petugas dapat fokus pada kejadian berisiko tinggi,” pungkasnya. (dvd)
