MOJOKERTO, PETISI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto tahun 2022 yang disampaikan dalam acara rapat paripurna yang digelar di ruang rapat Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/03/2023). Hal itu menjadi masukan arah kebijakan selanjutnya bagi pemerintah daerah agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj Ayni Zuroh didampingi dua wakil ketua juga ikut hadir Bupati Mojokerto, Hj Ikfina Fatmawati, Sekdakab Teguh Gunarko, Kepala OPD dan forkopimda.
Juru bicara pansus DPRD Kabupaten Mojokerto, H Pitung mengatakan, laporan tersebut merupakan tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian evaluasi kinerja kepala dearah sekaligus sebagai pertanggung jawaban publik atas amanah jabatan yang diembannya.
Namun demikian DPRD bisa memakluminya jika ada capaian yang belum sesuai harapan lantaran ada badai pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir semua bidang pada sendi kehidupan.
“LKPJ yang disampaikan ini sebagai fungsi pengawasan dan evaluasi internal DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara garis besar dokumen LKPJ Bupati yang diserahkan kepada DPRD telah menyajikan data dan informasi sebagaimana yang diamankah dalam peraturan menteri dalam dalam negeri nomor 18 tahun 2022 dan memenuhi kriteria layak secara regulasi maupun substansi,” ucapnya.
Selanjutnya pada akhir pembahasan kami telah mengambil kesimpulan sebagai catatan dan Rekomendasi perbaikan kebijakan baik kebijakan pencapaian pembangunan pada tahun berjalan tahun anggaran 2023 dan tahun yang akan datang antara lain:
“Rekomendasi perbaikan manajemen keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah di tetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dengan visi misi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah dan upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan dari pemerintah pusat dalam bentuk intensif dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan dana hibah dan bantuan sosial,” ungkapnya.
Dalam penyusunan dokumen LKPJ tahun 2022 masih banyak terdapat kekurangan dan perlu di sempurnakan dan kami minta agar lebih khusus yang berkaitan dengan pelayanan publik yang itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pencatatan sipil serta dinas komunikasi dan informatika.
Diharapkan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya menjaga kemandirian fiskal Kabupaten Mojokerto pendapatan dan evaluasi seperti pada tahun anggaran 2023 dalam penyampaian laporan secara berkala agar lebih selektif melakukan presentasi secara berkala dengan instansi terkait dan pada bagian perekonomian Setda segera melakukan kajian terhadap badan usaha milik daerah agar dapat memberikan pembinaan untuk meningkatkan pelayanan pendapatan.
“Selanjutnya laporan penyampaian rekomendasi DPRD akan kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan melalui rapat paripurna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban 2022 yang kami sampaikan memberikan kontribusi pemikiran sehingga laporan penyampaian rekomendasi ini dapat tersusun dan dapat di laporkan,” pungkas H Pitung dari Partai PKB. (ng)
