Bondowoso, petisi.co — DPRD Bondowoso mulai menyoroti serius pengelolaan aset milik daerah yang dinilai belum optimal dan berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengemuka dalam rapat Komisi II yang digelar di Gedung DPRD Bondowoso, Kamis (16/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II, Tohari, didampingi Wakil Ketua Kukuh Raharjo. Fokus utama pembahasan adalah inventarisasi dan pemetaan aset daerah, mulai dari tanah, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor yang tersebar di berbagai wilayah.
Tohari menegaskan, masih banyak aset daerah yang belum dikelola secara maksimal. Bahkan, sejumlah aset justru telah dimanfaatkan pihak lain tanpa kejelasan kontribusi terhadap daerah.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Ada aset yang sudah digunakan pemerintah daerah, tapi ada juga yang dimanfaatkan pihak lain. Pertanyaannya, sejauh mana itu memberikan kontribusi terhadap PAD,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. DPRD mendorong adanya langkah konkret dari pihak eksekutif untuk segera menata ulang pengelolaan aset agar lebih produktif dan berdampak langsung pada pendapatan daerah.
Salah satu sorotan tajam datang dari banyaknya bangunan gedung yang terbengkalai, terutama gedung sekolah yang tidak lagi digunakan akibat kebijakan penggabungan (grouping) sekolah.
“Banyak gedung sekolah yang kosong dan tidak dimanfaatkan. Ini aset, tapi dibiarkan begitu saja. Sementara pemerintah daerah juga terbatas dari sisi anggaran untuk mengelola semuanya,” ujar Tohari.
Ia menilai, opsi kerja sama dengan pihak ketiga maupun skema penyewaan aset bisa menjadi solusi realistis agar aset-aset tersebut tetap produktif tanpa membebani APBD.
Komisi II, lanjutnya, saat ini tengah melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi aset mana yang bisa disewakan, dikerjasamakan, atau dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan daerah.
DPRD pun mendesak agar pembahasan pengelolaan aset ini segera ditindaklanjuti bersama eksekutif, mengingat besarnya potensi PAD yang bisa digali dari sektor tersebut.
“Jangan sampai aset daerah hanya jadi beban. Harus bisa menjadi sumber pendapatan. Ini yang sedang kami dorong,” pungkasnya. (eko)
