LAMONGAN, PETISI.CO – Diskusi Refocusing vs Riko Pusing Sabtu (19/6/21) oleh PC GP Ansor Lamongan dan Jamal menghadirkan tokoh masyarakat, politisi maupun NGO serta Anshori wakil ketua DPC Gerindra mewakili ketua DPC Gerindra yang berhalangan hadir dari unsur partai.
Dalam kesempatan itu Anshori menyampaikan kronologi , ikhwal munculnya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 terjadi usai pengesahan ABPD T.A 2020. Pada APBD tahun 2020 anggaran BTT hanya di alokasikan 1 milyar, karena ada pandemi covid tentu itu tidak cukup.
Sesuai instruksi pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran dengan mengurangi anggaran di tiap-tiap OPD, terkumpullah anggaran Belanja tidak terduga (BTT) untuk covid 215 milyar. Setelah terkumpul pemkab menggunakan anggaran mendahului P-APBD 2020 melalui Peraturan Bupati no 27 tahun 2020 untuk penanganan covid 19.
Namun demikian karena adanya perubahan PMK, anggaran untuk covid yang awalnya 215 milyar itu di rubah lagi hanya 54 milyar melalu Perbup no 43 tahun 2020, kemudian sisanya di kembalikan ke OPD untuk program penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaminan sosial.
Jadi anggaran murni untuk penanganan covid itu hanya 54 milyar dan hanya terealisasi 56 % atau sekitar 30 milyar sekian. Jadi dari serapan anggaran yang tidak maksimal ini, kami menilai pemkab kurang serius menangani pandemi covid 19 pada tahun 2020 tegas Anshori anggota fraksi Gerindra.
Jadi kalaupun ada yang tanya dan curiga terkait anggaran 215 milyar itu masih di anggap sepenuhnya untuk penanganan covid itu ya wajar, karena masyarakat belum tahu terkait perubahan kebijakan perubahan anggaran itu, tapi terkait semua penggunaan anggaran itu sudah tercatat semua di LPJ perhitungan pelaksanaan APBD 2020.
Seharusnya terkait hal- hal seperti ini Pemkab Lamongan bisa menyampaikan kabar melalui media, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, pinta Anshori.
Yang lebih mengejutkan, Anshori juga menilai APBD 2020 adalah paling bobrok sepanjang sejarah sepengetahuannya menjadi anggota DPRD Lamongan, hal ini bisa kita lihat antara lain dari keseimbangan belanja langsung vs tidak langsung, keseimbangan belanja modal vs belanja barang dan jasa yang sangat jomplang.
Begitu juga apabila kita lihat dari anjloknya pendapatan maupun serapan belanja yang kurang maksimal serta adanya beban hutang yang belum terbayarkan.
Kami menilai tim anggaran yang membuat APBD 2020 kurang teliti dan ngawur dalam menentukan potensi pendapatan, lebih lanjut Anshori juga menyatakan kalau kita belajar membaca APBD, postur APBD yang terbaik ialah APBD tahun 2016 itu menurut ingatannya.
Lebih jauh, Anshori juga mengungkapkan APBD tahun 2021 ini tidak ada refocusing anggaran karena di APBD tahun 2021 sudah di anggarkan Belanja tidak terduga (BTT) 2021 sebesar 30 milyar yang bisa untuk penanganan covid atau bencana lainnya.
Adapun adanya pergeseran anggaran 2021 murni karena adanya pengurangan pendapatan, bagi hasil pajak dari propinsi sebesar 110 milyar dan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat 36 milyar serta adanya beban pembayaran hutang tahun 2020. Tentu tujuan pergeseran anggaran 2021 ini untuk menyehatkan APBD karena persoalan itu.
Sedangkan terkait Walk Out (WO) yang dilakukan Fraksi PDIP pada paripurna beberapa waktu lalu juga sempat disinggungnya, Menurutnya, wewenang DPRD terkait LPJ itu tidak ada wewenang menolak.
Seperti kita lihat kemarin fraksi PDIP walk out itu mungkin bagian sikap politik PDIP yang mungkin kurang puas terhadap tim anggaran eksekutif sewaktu rapat badan anggaran terkait LPJ perhitungan bupati dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, dan semua sikap politik itu harus kita hormati sebagai bagian proses demokrasi.
Saya berharap apa yang terjadi di tahun 2020 itu, bisa di jadikan evaluasi untuk Bupati dan Wakil Bupati baru agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena menurutnya WTP BPK bukanlah barang haram yang tidak bisa di evaluasi ataupun di kritisi.
Banyak koq daerah lain menerima WTP BPK, tapi tidak berbanding lurus dengan realitasnya, buktinya ada kepala daerah yang memperoleh WTP tapi tetap saja kena OTT KPK.
Maka lebih elegan, agar semua pihak bisa mendudukkan sesuatunya sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, dan terkait tuntutan yang dilakukan oleh pihak fraksi PDIP yang meminta LHP BPK, ya itu harus segera di penuhi.
Jangan sampai Pemkab Lamongan di anggap kurang transparan, apalagi dalam kesempatan disini juga ada mas Aminudin komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur, pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, fraksi lain kecuali Gerindra, yang diundang oleh penyelenggara tidak menampakkan batang hidungnya. (ak)
