BLITAR, PETISI.CO – Kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tahun lalu, musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi akibat adanya wabah pandemi Covid-19 musrenbang dilaksanakan secara daring di masing-masing kecamatan.
Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, musrenbang hari ini dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Srengat, Sanankulon, dan Nglegok, Anggota Dewan dari Dapil II yang hadir Siti Yulaikah, M.Si, Bakat Ali Suprapto, Hj. Sri Indah Setijaningsih, SE.
Acara musrenbang diawali dengan pembacaan usulan dari masing-masing kecamatan. Plt Camat Srengat, Drs. M. Hamkam Indoro, MSi menyampaikan usulannya program untuk pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Kecamatan Srengat kurang dikembangkan. Selain itu program kesehatan masyarakat, program perbaikan pemukiman, program drainase untuk petani dan sistem drainase jalan, serta program sampah dan pengelolaan bank sampah.
Sementara Camat Sanankulon, Dodot Darudono, S.STP, M.AP, menyampaikan usulannya untuk bidang kesehatan agar meningkatkan pembangunan postu guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk bidang pendidikan masih dibutuhkannya tenaga pengajar untuk guru paud dan TK.
Selain itu kurangnya sarana bangunan sekolah dan masih adanya sekolah rusak harus diperhatikan. Bidang infrastruktur, rusaknya jalan di Kecamatan Srengat akibat seringnya dilalui oleh truck pasir harus menjadi perhatian.
Sedangkan bidang pertanian, masih banyak sawah yang kekurangan air akibat tidak adanya saluran irigasi. Untuk bidang pemerintahan, koperasi dan UMKM, camat Sanankulon menyampaikan masih perlu adanya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dalam menunjang pelayanan publik.
Terakhir usulan dari Kecamatan Nglegok yang disampaikan oleh Camat Nglegok Aan Ernawanto. Untuk bidang pertanian adanya wabah dan hama tikus serta sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi mengakibatkan menurunnya hasil sawah masyarakat Nglegok.
Sedangkan untuk bidang sarana prasarana, masih banyak jalanan di Kecamatan Nglegok yang rusak parah akibat dilalui truck pasir. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengatur lalu lintas untuk truck pasir, sehingga menyebabkan jalanan di daerah Nglegok cepat rusak.
Menanggapi usulan dari ketiga kecamatan, anggota DPRD Kabupaten Blitar, Bakat Ali Suprapto menyampaikan, bahwa kelompok tani ataupun yang bukan anggota kelompok tani seharusnya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian sebagai dinas terkait harus mempunyai solusi agar permasalahan sulitnya pupuk bersubsidi cepat terurai.
Sementara untuk jalanan yang rusak akibat dilalui truck pasir harus segara dilakukan penertiban, Karena jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah.
Bakat menambahkan, pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Blitar, jika petani sulit mendapatkan pupuk akan berdampak buruk pada hasil panennya. Sekarang sudah ada kartu tani, saya harap dapat memecahkan permasalah kesulitan pupuk bersubsidi.
“Mungkin untuk warga yang tidak terdaftar pada kelompok tani harus segara mendaftarkan diri dan mengikuti prosedur dari Dinas terkait agar mempermudahkan mendapatkan pupuk bersubsidi,” Kata Politisi PDIP.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Ir. Wawan Widianto menyampaikan tahun 2021 kebutuhan pupuk bersubsidi akan terpenuhi dan penyerahan kartu tani akan terpenuhi dan berfungsi. Sementara untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, masyarakat harus kreatif menciptakan pupuk organik.
“Untuk tahun ini, target kita untuk permasalahan kelangkaan pupuk dan kartu tani selesai. Dan untuk kelangkaan pupuk mungkin bisa disasati dengan masyarakat membuat pupuk organik,” kata Wawan. (min)
