SURABAYA, PETISI.CO – Kota Surabaya semakin berbenah diri di pasca pandemi Covid-19 ini. Seiring dengan program pemulihan ekonomi yang semakin digaungkan oleh Pemkot hingga di seluruh pelosok Kota Surabaya.
Budi Leksono selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya pun menyadari, untuk merealisasikan kesemuanya itu memang tidak mudah. Diperlukan keterlibatan semua OPD-OPD yang ada di seluruh Pemkot Surabaya, untuk selalu konsisten dan komitmen terhadap kinerjanya masing-masing.
Dalam rapat pembahasan Raperda Kota Surabaya Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, Komisi A DPRD Kota Surabaya mengundang pejabat Pemkot beserta para lurah di seluruh Kota Surabaya. Sehingga mendengar adanya temuan kendala untuk dicarikan solusi bersama terkait pelayanan publik.
“Tadi kami mendengar banyak keluhan permasalahan, dari wilayah kerja masing-masing para lurah dan telah menemukan solusi, termasuk jarak tempuh pelayanan kesehatan ke pemukiman warga,” ungkap Budi Leksono seusai rapat, Jum’at (01/07/2022).
Menurut Budi Leksono, rapat pada hari ini memang sangat luar biasa penuh dengan manfaat. Dan sudah menjadi tugas serta tanggungjawab DPRD Kota Surabaya untuk mendengar, membantu dan mencarikan solusi. Termasuk menjembatani pihak kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat dinas sekalipun dalam penyelesaian sebuah masalah.
“Sudah menjadi tugas serta tanggungjawab DPRD Kota Surabaya untuk mendengar, membantu dan mencarikan solusi. Termasuk menjembatani pihak kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat dinas sekalipun untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tuntas,” ujar Budi Leksono yang biasa akrab dipanggil Pak Haji Buleks dari fraksi PDIP.
Budi Leksono pun mengatakan, dari sisi lain terkait anggaran APBD, ia bersama para Anggota DPRD Kota Surabaya akan tetap terus mengawal dan mengawasi, terutama yang menjadi prioritas khusus warga Kota Surabaya selama ini.
“Kami berharap Pemkot Surabaya melalui para lurah di setiap wilayah kerjanya, untuk selalu bisa hadir di setiap permasalahan jika ada keluhan dari warganya masing-masing. Dan jangan sampai tidak tahu jika ada warganya sendiri ketika sedang mengalami permasalahan. Kami pun akan tetap mengawal dan mengawasi, termasuk penggunaan anggaran APBD,” tegas Budi Leksono.
Budi Leksono juga sangat apresiasi terhadap program Walikota dengan membuka pintu khusus pada setiap hari Jum’at siang, untuk menerima, menampung dan mencarikan solusi setiap permasalahan keluhan warga, melalui setiap kelurahan dan kecamatan yang ada di seluruh Kota Surabaya.
“Kami sangat apresiasi terhadap program Walikota dengan menerima, menampung dan mencarikan solusi setiap permasalahan keluhan warga, melalui setiap kelurahan dan kecamatan yang ada di seluruh Kota Surabaya,” ucap Budi Leksono.
“Dan ini juga harus diimbangi dengan respon lurah yang harus tanggap terhadap setiap permasalahan warganya. Sehingga, apa yang menjadi keluhan masyarakat menjadi segera terselesaikan dengan tuntas dan tidak berlarut-larut,” imbuh Politisi gaek ini yang dikenal selalu dekat dan sering menerima pengaduan dari warga.
Budi Leksono menekankan dan mengingatkan kepada para lurah, bahwa DPRD Kota Surabaya selalu siap mengawal serta selalu membuka pintu untuk diajak berkoordinasi. Dan jangan sampai DPRD Kota Surabaya ini mendengar keluhan dari para warga yang tidak-tidak, terkait pelayanan publik yang ada di kelurahan dan di kecamatan.
“Jangan sampai seolah-olah adem ayem, namun ada salah satu kelurahan di Surabaya dikeluhkan oleh warganya sendiri terkait buruknya pelayanannya. Dan jangan sampai kami menerima pengaduan secara langsung dari warganya sendiri, karena kami tidak segan untuk langsung kroscek kebenarannya,” singgung Budi Leksono.
Seiring dengan perkembangan pelayanan publik yang semakin digital, Budi Leksono juga berharap ada Bimtek (Bimbingan Teknis, red) dari Pemkot Surabaya dalam waktu dekat.
“Agar SDM yang ada di tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan juga tanggap dan paham di bidang IT (Informasi dan Teknologi, red) dalam melayani masyarakat,” kata Budi Leksono.
Budi Leksono juga menghimbau, bahwa lurah adalah garis depan dalam pelayanan publik di seluruh Pemerintahan Kota Surabaya. Harus bertanggungjawab kepada warganya jika permasalahan tersebut termasuk dalam ranahnya.
“Lurah adalah garda di Pemkot Surabaya, jangan sampai setiap permasalahan di pelayanan publik yang belum selesai malah dikembalikan ke warganya sendiri. Harus berani bertanggungjawab dan harus berjiwa besar dalam melayani masyarakat dengan tuntas. Dan lurah memang harus turun secara langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan,” lugas Budi Leksono.
Ketika disinggung lagi oleh awak media, apakah DPRD Kota Surabaya memang benar-benar selalu membuka pintu untuk setiap keluhan dari warga terutama dari para lurah yang membutuhkan untuk berkoordinasi, Budi Leksono kembali menegaskan, bahwa pintu dewan akan selalu tetap terbuka setiap saat kepada setiap warga Kota Surabaya yang membutuhkan.
“Sekali lagi saya sampaikan, kami ini adalah dewan di setiap wilayahnya. Tidak usah pilih-pilih, yang penting bisa hadir. Kehadiran kami juga harus ada manfaatnya bagi masyarakat, karena kinerja dewan dituntut tidak hanya memberikan kritik yang membangun. Namun juga harus bisa memberikan edukasi, serta mencarikan solusi yang lebih baik lagi kepada masyarakat luas,” papar Budi Leksono.
“Dan jangan seolah-olah dewan ini cuma sebagai pengawas yang selalu dianggap hanya menakut-nakuti para OPD di dinas, kecamatan hingga di kelurahan dengan kritikannya. Namun justru kami sangat senang mendapatkan laporan, diajak koordinasi serta evaluasi. Dan inilah suatu bentuk sinergitas kami dengan Pemkot, serta turut serta mendukung program Walikota dalam percepatan pemulihan ekonomi di Kota Surabaya,” tandas H. Budi Leksono SH, selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. (riz)
