SURABAYA, PETISI.CO – Banyaknya aduan masyarakat kepada KPK terkait dugaan praktik korupsi di Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya menegaskan bahwa 343 laporan tersebut tidak ditujukan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Dalam wawancara setelah salat Jumat di Masjid Muhajirin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa aduan tersebut ditujukan pada berbagai instansi di Kota Surabaya, bukan hanya Pemkot.
“Surabaya memiliki jumlah pengaduan tertinggi, namun itu terkait dengan berbagai instansi di kota ini, seperti kementerian, lembaga, dan provinsi yang semuanya berada di Surabaya,” kata Eri pada Jumat (14/6/2024).
Eri menekankan bahwa skor Monitoring Center for Prevention (MCP) atau percepatan pencegahan korupsi, serta Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Surabaya, menunjukkan hasil yang tinggi.
“Namun, pengaduan terhadap Kota Surabaya tidak mencerminkan kinerja Pemkot. Lihatlah MCP Surabaya yang berada di peringkat pertama, dan SPI dengan nilai 79. Itu berarti bukan Pemkot yang menjadi masalah, tetapi instansi lainnya di Kota Surabaya,” jelasnya.
Eri menegaskan agar tidak salah dalam menilai, dan untuk pengaduan masyarakat, hal tersebut adalah urusan masing-masing instansi yang bersangkutan.
“Jangan tanya ke Pemkot soal pengaduan. Biarkan instansi terkait yang mengurusnya, Pemkot tidak ikut campur,” tambahnya.
Meski demikian, bukan berarti Pemkot Surabaya bebas dari aduan masyarakat ke KPK. Terdapat sekitar puluhan laporan terkait Pemkot Surabaya.
“Ada, tetapi jumlahnya sedikit, sekitar 30 laporan. Kebanyakan terkait percepatan pelayanan, bahkan RW (Rukun Warga) pun dilaporkan jika ada jalan yang rusak,” ucapnya.
“Ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana agar Surabaya terus berkembang. Banyak orang yang tidak memahami bahwa Surabaya bukan hanya Pemkot, tetapi banyak instansi lain di sini,” pungkasnya. (dvd)
